Wacana Penundaan Pemilu, Adian Napitupulu Pertanyakan Klaim Luhut Berbeda dengan Survei

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Wacana tertunda-tundanya Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden semakin digaungkan jumlah pejabat. Mulai dari ketua umum partai politik hingga menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Sebut saja, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang terang-terangan mengklaim mengklaim analisis big data, sebagian rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda dan jabatan presiden diperpanjang.

hal itu, Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu, mempertanyakan argumentasi para pejabat yang melemparkan wacana tersebut.

Kata dia, benarkah data itu dan keinginan menunda pemilu sesuai kehendak rakyat atau sebaliknya, hanya mengklaim sepihak dari pejabat-pejabat itu.

"Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya?" ujar Adian dilansir RMOL, Sabtu (12/3/2022).

"Apakah melalui Partai Politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui Survey atau analisa big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan?" sambungnya.

Menurut Adian, apabila kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di DPR yang menyerap aspirasi dari rakyat melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden untuk di setujui oleh Parlemen.

Pasalnya, partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi sementara yang setuju hanya 187 kursi.

Sedangkan jika alat ukur kehendak rakyat ditentukan dari hasil survei, maka LSI Denny JA sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya atau setuju perpanjangan masa jabatan.

"Kalau menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan big data maka Kunci bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen menolak. Mengapa hasilnya terbalik (dengan survei)?" tandas politikus PDIP ini.