Wacana Penundaan Pemilu Kehilangan Pamor, CSIS: Publik Menolak

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan wacana tertunda-tundanya Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, yang beberapa waktu lalu diusulkan sejumlah ketua umum partai politik, telah kehilangan pamor.

"Publik menolak, peta politik di Senayan berubah total. Salah satu cara itu adalah mengamandemen konstitusi," kata Arya dalam diskusi "Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024" dilansir Merdeka, Minggu (13/3/2022).

Hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, katanya, publik memiliki kecenderungan untuk menolak Berdasarkan perpanjangan masa jabatan presiden dan tertunda-tunda Pemilu Serentak 2024.

"Survei opini publik hasilnya sudah jelas. Kalau dari lembaga-lembaga kredibel data besar, banyak orang yang enggak setuju," tambahnya.

Dia menambahkan situasi perpolitikan antarpartai yang menunjukkan mayoritas politik yang berada di Parlemen juga menyatakan sikapnya terhadap pertanyaan-pertanyaan diajukan tertunda-tunda Pemilu Serentak 2024.

"Karena sekarang mayoritas fraksi di DPR itu juga menolak secara tegas gagasan untuk menunda Pemilu 2024," ujar dia.

Oleh karena itu, tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas di tingkat internasional maupun domestik.

Di tingkat internasional, Indonesia sedang mengemban tugas Presidensi G20 di 2022 dan sebagai Ketua ASEAN di 2023.

"Di domestik, beberapa kepala daerah akan berganti menjadi Plt. Tantangan kami juga menghadapi situasi pandemi, harus melakukan proses pemulihan ekonomi yang total. Harusnya ada alasan bagi Pemerintah untuk mendorong penundaan pemilu,".

Dengan kondisi urgensi tersebut, dia mengatakan Pemerintah seharusnya tidak membawa kembali isu-isu tertunda-tunda Pemilu Serentak 2024.

"Stabilitas Pemerintah tergantung legitimasi dan politik. Tidak ada alasan moral untuk mendorong tertundanya pemilu," ujarnya.