BONE, PEDOMANMEDIA - KPPN Watampone mengumumkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dalam kegiatan sosialisasi Reformulasi IKPA Tahun 2022, yang diikuti oleh KPA/PPK/PPSPM Satuan Kerja (Satker) mitra kerja melalui aplikasi Zoom, Rabu (16/3/2022).
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman mengapresiasi kepada Satuan Kerja yang di tengah-tengah keterbatasan adanya pandemi Covid-19 namun tetap dapat mematuhi tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
"Penilaian IKPA Tahun 2021 dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan jumlah alokasi pagu yang dikelola oleh Satker, yaitu pagu besar dengan total pagu di atas Rp7 miliar, pagu sedang diatas Rp2 miliar s.d. Rp7 miliar, pagu kecil di bawah Rp2 miliar," ungkapnya.
Ia menyebutkan, untuk katagori pagu besar: Satker Peringkat Pertama, Polres Bone, Satker Peringkat Kedua, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone, dan Satker Peringkat Ketiga, Lapas Watampone.
Untuk katagori pagu sedang: Satker Peringkat Pertama, Rumah Tahanan Watansoppeng, Satker Peringkat Kedua, KPPN Watampone, dan Satker Peringkat Ketiga, MAN 2 Soppeng.
Sementara katagori pagu kecil: Satker Peringkat Pertama, Pengadilan Agama Sengkang, Satker Peringkat Kedua, Pengadilan Negeri Watansoppeng, dan Satker Peringkat Ketiga, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone.
Selain itu juga diberikan penghargaan sebagai Agent of Treasury, yang teraktif dalam memberikan jawaban atas kendala dan permasalahan dalam WAG Satker KPPN Watampone, yaitu kepada Sulkiaman dari Polres Bone.
Diharapkan melalui pengumuman penilaian IKPA Tahun 2021 tersebut, dapat memotivasi bagi Satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Watampone untuk dapat memberikan kinerja pelaksanaan anggaran yang terbaik.
BERITA TERKAIT
-
Peringati Hari Oeang ke-78, KPPN Watampone Serahkan Hibah BMN ke Darul Insan
-
KPPN Watampone Serahkan Hibah BMN ke Desa Mattabulu dan Watu
-
IKPA Award KPPN Watampone: Polres Bone dan Rutan Soppeng Terbaik
-
10 Satker KPPN Watampone Raih IKPA Terbaik Semester I 2023
-
Kepala KPPN Watampone Ingatkan Prinsip Integritas dalam Mengelola Keuangan Negara