JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta kontrol terhadap kinerja ASN tetap berjalan selama penerapan work from home (WFH). WFH berencana diterapkan selama sepekan mulai Senin 9 Mei untuk mencegah kepadatan arus balik.
Kebijakan WFH menurut Tjahjo cukup realistis. Cara ini setidaknya bisa menekan ledakan arus balik yang memungkinkan memicu kondisi keamanan yang lebih buruk.
"Tetapi kinerja ASN harus tetap dikontrol agar pelayanan tidak terganggu. Kita harapkan pemkab mempersiapkan jadwal WFH dengan baik," ujar Tjahjo.
Untuk itu, Tjahjo meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Tjahjo mengatakan, WFH tidak boleh mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.
Sebab, instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
Libur Sekolah Diperpanjang sampai 12 Mei
Selain itu, sistem WFH juga dapat memberi waktu bagi ASN dan keluarganya yang baru kembali dari kampung halaman untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
"WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19,” ujar Tjahjo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.
Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada 8 Mei 2022.
"Kita juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih mungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada ,seperti online maupun work from home," katanya Kapolri.