Aktivis Bongkar Proyek 'Siluman' RSUD Pongtiku Torut: Tak Terdaftar di DPA
Memungkinkan ada keterlibatan kolektif dan patut diduga ada permainan anggaran di dalamnya.
TORUT, PEDOMANMEDIA - Aktivis Toraja Utara Yulius Dakka mendesak penegak hukum mengusut tuntas proyek 'siluman' di RSUD Pongtiku, Toraja Utara. Proyek ini disebut bernuansa KKN karena tak terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.
"Jelas itu menyalahi aturan. Proyek yang tidak masuk DPA adalah pelanggaran dan ini bisa mengarah pada tindak pidana korupsi," tegas Yulius, Selasa (17/5/2022).
Menurut Yulius, nuansa KKN dalam proyek ini sangat jelas. Karena bergulir 'di bawah tangan', sementara tak terinventarisasi dalam DPA.
"Jadi apa dasarnya orang bekerja? Apa dasarnya proyek itu jalan kalau tidak ada dalam DPA. Saya kira ini harus dijelaskan sama Bupati Torut sebagai bentuk transparansi," tandas Yulius.
Ia juga menuding ada persekongkolan dalam proyek tersebut. Yulius mengatakan, memungkinkan ada keterlibatan kolektif dan patut diduga ada permainan anggaran di dalamnya.
"Ada dugaan persekongkolan. Kalau ini benar itu adalah bentuk atau cara cara KKN. Ada potensi kerugian negara di situ. Karenanya harus diusut oleh penegak hukum," jelas Yulius.
Sementara itu Direktur RSUD Pongtiku dr Margaretha Bura Massang membenarkan adanya proyek yang dikerjakan namun tidak terdaftar di DPA. Ia membantah ini pelanggaran. Margaretha beralasan proyek telah dikoordinasikan dengan Bupati Torut.
"Ini kita lakukan karena keharusan dalam rangka akreditasi tahun ini. Jadi proyek ini untuk mendukung sertifikat akreditasi yang sudah ekspired/tidak berlaku lagi. Dan sudah ada instruksi dari Kemenkes untuk diakreditasi. Kalau tidak RS bisa saja tidak layak beroperasi," papar Margaretha.
Ia mengungkapkan, semua yang dikerjakan sekarang ini masuk proyek prioritas. Karena langsung berhubungan dengan pelayanan pasien. Termasuk perbaikan Ipal.
"Sudah ya, saya sibuk. Banyak tugas yang saya bawa ke rumah untuk diselesaikan. Saya perlu tegaskan bahwa saya bekerja semuanya sudah dilaporkan ke Bupati dan jajarannya," imbuhnya.
