Sri Lanka Bangkrut, Ekonom Singgung Lagi Utang RI yang Tembus Rp7.000 T

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Sri Lanka menyongsong kebangkrutan ekonomi setelah gagal membayar utang luar negeri yang mencapai Rp754 triliun. Para ekonom pun mengingakan Pemerintah RI akan kerawanan utang yang bisa berimbas pada kejatuhan muktisektoral.

Saat ini utang Indonesia telah menembus Rp7.000 triliun. Ekonom menyatakan, Indonesia harus belajar pada Sri Lanka.

"Sri Lanka memberi kita pelajaran bahwa efek utang luar negeri bisa sangat fatal. Kita sudah di angka Rp7.000 triliun. Ini tak boleh diremehkan," jelas analis ekonomi Sjamsul Ridjal, Senin (27/6/2022).

Sjamsul juga mengaku khawatir kondisi ini akan merontokkan upaya pemulihan ekonomi di 2022. Menurutnya, utang di angka tak wajar adalah situasi yang bisa resistensi.

"Pemerintah harusnya memikirkan dampak jangka panjangnya, di mana kita akan mengalami upaya perbaikan yang sulit di semua sektor," terang Sjamsul.

Sjamsul mengatakan, pola pikir Menkeu Sri Mulyani sedikit aneh. Karena nilai utang yang tumbuh selalu dikaitkan dengan perbandingan volume utang negara-negara maju.

Padahal situasinya berbeda. Indonesia adalah negara dengan labilitas ekonomi yang tinggi. Gejolak yang terjadi sangat rentan dan mudah memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri.

"Kita tidak punya kekebalan menghadapi krisis. Sedikit saja terjadi gejolak, ekonomi langsung ambruk. Dengan nilai utang yang terus naik, ini sangat berbahaya," ketusnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan utang Indonesia masih lebih normal dibanding negara negara maju di Eropa. Analogi perbandingan Menkeu ini dinilai sesat.

"Sangat tidak tepat analogi perbandingannya. Indonesia dibandingkan dengan Eropa. Amerika. Potensi masalahnya beda. Percepatan pemulihan ekonomi Eropa dan Indonesia juga sangat jauh. Jadi sesat pemikiran itu," terang Sjamsul Ridjal.

Sri menyebut kontraksi ekonomi RI lebih baik. Ada negara yang lebih baik seperti Vietnam, China, dan Korea Selatan. Namun hampir sebagian besar negara G20 atau negara ASEAN terjatuh lebih dalam dari Indonesia. Termasuk beberapa negara Eropa dan Amerika.

Sjamsul menambahkan, Eropa terbukti mampu keluar dari krisis lebih cepat. Begitu juga Amerika. Meski mengalami kejatuhan hebat, tetapi mereka memiliki terapi ekonomi yang jelas.

Sementara Indonesia banyak bergantung pada utang luar negeri. Bahkan APBN akan mengalami defisit besar jika tak berutang.

"Sehingga tingkat ketergantungan kita pada utang mutlak. Jadi meski tidak ada pandemi kita akan tetap berutang," jelasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebangkrutan Sri Lanka harus menjadi peringatan serius bagi negara lain, termasuk Indonesia agar lebih memperhatikan kondisi utang.

"Gagal bayar utang Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia. Rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42% di 2019 menjadi 104% di 2021 salah satunya karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi," kata Bhima dikutip detikcom, Minggu (26/6/2022).

Pemerintah diminta agar mengelola utang luar negeri secara hati-hati karena pengelolaan yang buruk bisa mendatangkan musibah ekonomi seperti di Sri Lanka. Tercatat ULN Indonesia pada April 2022 sebesar US$ 409,5 miliar, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya US$ 412,1 miliar.

"Kalau ada pemerintah ugal-ugalan menambah utang dan selalu bilang rasio utang aman, sementara tidak ada yang rem, maka perlu diwaspadai ancaman krisis utang dalam beberapa tahun ke depan," tegas Bhima mengingatkan.

Krisis di Sri Lanka dinilai bisa memicu larinya aliran modal asing dari pasar surat utang di Indonesia. Meskipun hubungan dagang antara Indonesia dan Sri Lanka terbilang kecil, kata Bhima, persepsi investor dan kreditur akan menganggap negara berkembang/lower middle income country memiliki risiko yang tinggi.

"Indonesia dan Sri Lanka sama-sama negara lower-middle income countries. Krisis di Sri Lanka berisiko memicu pelarian modal dari pasar surat utang di Indonesia," bebernya.

Bhima juga mengingatkan bahwa risiko kenaikan suku bunga dan inflasi bisa membuat beban utang luar negeri semakin berat karena imbal hasil surat utang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut data Asian Development Bank (ADB), yield SBN tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan 102,9 basis poin sejak awal tahun (ytd) menjadi 7,41%.

"Kreditur tentu memaksa agar bunga utang semakin tinggi sebagai kompensasi dari naiknya inflasi. Ini situasi yang sangat buruk bagi pengelolaan utang pemerintah," tuturnya.

Krisis di Sri Lanka telah membuat warga serba kekurangan komoditas makanan, bahan bakar minyak (BBM), obat-obatan, hingga listrik karena tidak mampu melakukan impor.