Senin, 30 November 2020 06:15

Para Kepsek dari Mimika Diingatkan Jangan Sampai "Piring Nasinya Pecah" di Toraja

Ilustrasi
Ilustrasi

Sanksi hingga pemecatan menanti ASN yang terbukti terlibat politik praktis di Pilkada.

TORUT, PEDOMANMEDIA - Rencana kunjungan ratusan kepala sekolah dari Kabupaten Mimika, Papua, ke Toraja Utara, Sulawesi Selatan, disoroti. Pasalnya, kegiatan tersebut diduga ditunggangi kepentingan politik.

Berdasarkan informasi yang diterima, kegiatan studi banding para kepsek SMP se-Mimika di Toraja Utara akan dilakukan selama 14 hari, mulai 30 November hingga 14 Desember 2020.

Menanggapi hal tersebut, Tokoh Muda Toraja Utara Nobertus Rimba berpesan agar jangan sampai kunjungan para kepala sekolah tersebut merusak pesta demokrasi alias Pilkada Toraja Utara pada 9 Desember 2020.

Baca Juga

"Isu itu sangat kencang diperbincangkan karena diduga ada oknum istri pejabat Mimika yang mengarahkan untuk mendukung paslon tertentu," ungkap Nober, Senin (30/11/2020).

Nober mengingatkan para kepala sekolah (kepsek) yang akan berkunjung ke Toraja Utara agar tidak terlibat politik praktis.

"Ingat jabatan bukan segalanya, dan itu ada masanya akan habis. Jangan sampai piring nasi para kepala sekolah dari Mimika pecah di Toraja Utara," pesannya.

Nober menambahkan bahwa aturan netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020 sudah jelas, dan jika terbukti ada yang melanggar maka sanksi hingga pemecatan akan menanti.

"Jadi hati-hati saja karena begitu masuk Toraja otomatis sudah dikepung juga. Ada banyak yang akan mengawasi pergerakannya, tim militan dari masing-masing paslon dan aparat terkait," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Mimika Saleh Alhamid mempertanyakan rencana para kepala sekolah di Mimika akan melakukan kegiatan studi banding di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

“Kalau secara tiba-tiba akan ada kegiatan studi banding para kepala sekolah ke Toraja Utara apalagi bertepatan dengan Pilkada disana, saya punya dugaan jangan sampai hal ini ditarik-tarik ke unsur politik,” kata Saleh dikutip Fajarpapua.com.

Legislator Partai Hanura itu mengkhawatirkan ada rencana pengerahan massa secara terstruktur, sistematis, dan masif dari Mimika untuk memenangkan kandidat tertentu.

“Yah, kita khawatir ini pengerahan massa terselubung yang dikemas dalam acara studi banding untuk menyukseskan salah satu kandidat disana," ujarnya.

Diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, telah ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.

Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo, SKB memberikan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN.

Penulis : Denis
Editor : Redaksi
#Pilkada Torut #Politik Praktis #ASN #Kepsek #Mimika
Berikan Komentar Anda