Diintimidasi-Diusir, Pedagang Pasar Butung Ngadu ke Rudianto Lallo
Rudianto Lallo meminta Komisi B dan Perumda Pasar melakukan segera evaluasi atas permasalahan yang tak kunjung menemui titik temu.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menerima pengaduan pedagang Pasar Butung Makassar, Jumat (2/9/2022). Pedagang mengadukan adanya intimidasi dan pengusiran paksa oleh oknum pengelola bernama Andry Yusuf.
Andry sendiri telah ditetapkan menjadi DPO oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Mendengar pengaduan pedagang, Rudianto Lallo mendorong dilakukannya bersih-bersih di tubuh pengelola Pasar Butung.
"Atas adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Andry Yusuf dan sudah jadi DPO atas dugaan korupsi dana sewa lods dan jasa produksi di Pasar Butung, maka menjadi waktu yang pas bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran," kata Rudianto.
Politisi Partai NasDem itu juga meminta kepada penegak hukum agar melakukan langkah langkah penekahan hukum secara tegas, atas dugaan kasus ini. Menurutnya, pemerintah kota sudah sangat dirugikan.
"Bukannya menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar tapi malah memberikan kerugian yang sangat besar yang diduga dilakukan oknum," ujarnya.
RL sapaan Rudianto Lallo meminta Komisi B dan Perumda Pasar melakukan segera evaluasi atas permasalahan yang selama ini tak kunjung menemui titik temu antara pengelola dan pedagang. Kata Rudianto, pedagang harus mendapat jaminan beraktivitas, bukan dilakukan pengusiran dan semacamnya.
"Saya harapkan penegak hukum kita memperhatikan hak-hak pedagang atau masyarakat yang ada di lingkup pasar. Mereka para pedagang ini sangat membantu pemerintah, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan," papar Rudianto.
Senadan dengan Rudianto Lallo, Komisi B DPRD Makassar, Wiliam Laurin turut mempersilakan penegak hukum melakukan penelusauran hingga tuntas, agar tidak ada lagi oknum yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pedagang.
"Momentum ini cukup bagus, dengan masuknya Andry Yusuf selaku DPO maka seharusnya pemerintah menata ulang semuanya, termasuk melihat kembali perjanjian kontrak, jika ada hal yang merugikan pedagang, maka dapat dilakukan adendum," ujarnya.
Lanjut Politisi PDIP itu, pihaknya tidak akan tinggal diam, dalam waktu yang tidak lama akan melaksanakan evaluasi, PD Pasar dan Pengelolah Pasar akan dipanggil duduk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk pedagang.
"Sebagai mitranya PD Pasar, tentunya kami akan menekankan agar para direksi ini benar-benar bekerja, jangan hanya ikut lelang terpilih dan tidak menjalankan tanggungjawabnya,"tambahnya.
Agar dapat melakukan evaluasi lebih tajam, Wilian meminta kepada pedagang membantunya dengan menyiapkan seluruh berkas-berkas, lengkap, termasuk perjanjian dan bukti pembayaran pajak ataupun retribusi yang selama ini dibayarkan.
"Dengan kondisi seperti sekarang, maka PD Pasar dan pedagang sangat di rugikan, saatnya kita lakukan perubahan," paparnya.
Sementara itu, Perwakilan pedagang, Ariadi menyampaikan sejumlah aspiranya, menurut dia sejak Andry Yusuf yang sementara ini jadi DPO Kejari Makassar, maka sejak itu tata kelola Pasar Butung mulai hancur.
"Tendesius yang ada. Banyak pedagang tanpa alasan diusir paksa denga cara lods disegel," kata Asriadi.
Olehnya itu, dia berharap pemerintah mengambil alih pengelolaan Pasar Butung secepat mungkin sebelum tambah hancur. Karena hampir semua pedagang mulai resah.
"Ada lods disegel yang di dalamnya terdapat pakaian dengan nilai ratusan juta, ini kami inginkan agar secepatnya dapat diambil alih oleh pemerintah, agar semua pedagang yang pernah tergusur bisa kembali berjualan," ujarnya.
