JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Presiden RI Joko Widodo tengah mengkaji kemungkinan membeli minyak murah dari Rusia seperti yang dilakukan India dan China. Tapi Indonesia bisa terancam embargo dari Amerika Serikat.
"Semua opsi selalu kami pantau. Jika ada negara (dan) mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja," kata Jokowi, dikutip melalui CNA, Senin (12/9/2022).
Pada 3 September kemarin, Jokowi telah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Ia mengatakan, kenaikan harga ini merupakan pilihan terakhirnya akibat tekanan fiskal, yang memicu protes di seluruh pelosok negeri.
Namun di sisi lain, langkah membeli minyak mentah Rusia di atas harga batas yang disepakati negara-negara G7 ini dapat membuat Indonesia terkena sanksi AS.
Indonesia telah mencatat tingkat inflasi tahunan capai 4,69% pada bulan Agustus. Angka ini di atas kisaran target Bank Indonesia, yakni 2-4%, dalam tiga bulan berturut-turut akibat harga pangan yang melonjak.
Sebelumnya, pada bulan Agustus, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menyebut, Indonesia telah ditawari minyak mentah Rusia dengan diskon 30%. Menyusul kejadian tersebut, perusahaan minyak milik negara, Pertamina juga tengah mengkaji risiko membeli minyak Rusia.
"Tapi Rusia kan nawarin ke kita, 'eh mau nggak, India udah ngambil nih minyak kita nih, harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional'. Kalau buat temen-temen CEO Masterplan ambil nggak? Pak Jokowi pikir yang sama, ambil," katanya, dikutip dari akun Instagram pribadinya @sandiuno, Sabtu (20/8/2022).
Namun ada beberapa pertimbangan terkait rencana impor ini. Salah satunya kekhawatiran beberapa pihak terkait potensi diembargo Amerika Serikat.
BERITA TERKAIT
-
Jokowi Tepis Isu Matahari Kembar: Mataharinya Hanya Satu Prabowo Subianto
-
Jokowi Terima 10 Nama Capim dan Cadewas KPK 2024-2029
-
Di Hadapan Paus Fransiskus, Jokowi: Perbedaan adalah Anugerah, Toleransi Pupuk Persatuan dan Perdamaian
-
Istana Tanggapi Isu Keretakan Hubungan Jokowi dan Prabowo: Bunga-bunga Demokrasi
-
Presiden Jokowi Hormati Keputusan DKPP Terkait Pemberhentian Ketua KPU