Percepatan Digitalisasi Ekonomi, ini Langkah yang Ditempuh KPPN Watampone
Optimalisasi KKP Domestik dan CMS ini demi percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri
BONE, PEDOMANMEDIA - Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone telah menggelar Sosialisasi Optimalisasi KKP Domestik dan CMS. Sosialisasi lingkup satuan kerja di Kabupaten Bone ini digelar di Aula KPPN Watampone, Senin (27/02/2023).
Sosialisasi memaparkan tentang tujuan penggunaan KKP Domestik. Di mana salah satu orientasinya adalah mengurangi ketergantungan impor.
"Selain itu juga mengefisiensikan biaya pemrosesan, mengedepankan kemandirian nasional, mengamankan data dan transaksi, serta mengoptimalkan skema domestic dan memperluas akseptasi UMKM," ujar Kasubbag Umum KPPN Watampone Benny Eko Supriyanto.
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan KKP Domestik sudah dilaksanakan 3 tahun ini.
"Pelaksanaan KKP Domestik sudah dilaksanakan selama 3 tahun, namun karena dirasa belum optimal maka digelarlah sosialisasi optimalisasi KKP Domestik dan CMS ini demi percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri,” ungkapnya.
Kasi PDMS KPPN Watampone Dendi Andrian dan PTPN KPPN Watampone Muhammad Lukman Syatir menyampaikan, monitoring implementasi CMS dilakukan pada satuan kerja mitra KPPN Watampone khususnya di Kabupaten Bone.
“Satker yang sudah implementasi CMS dan masuk monitoring direktorat PKN itu sudah ada 10 satker, untuk satker yang sudah implementasi CMS namun belum masuk monitoring direktorat PKN ada 12 satker dan untuk satker yang belum melakukan implementasi CMS ada 7 satker,” jelasnya.
Sementara itu, Jusman B, Consumer Business Manager (CBM) dan Tim dari Bank BRI Cabang Watampone menyampaikan materi tentang BRI Kartu Pemerintah Domestik (KKPD) dan menjelaskan beberapa fitur dan biaya serta model kerja sama KKP Domestik di BRI.
Diadakannya sosialisasi ini diharap dapat mendorong percepatan implementasi KKP Domestik dalam rangka mewujudkan modernisasi sistem pembayaran pemerintah dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, khususnya terkait penggunaan QRIS pada KKP Domestik.
