PDIP Ngebet Rebut Kursi Mensos, Jokowi Panggil Ma'ruf Amin
Hasto Kristiyanto mengakui, PDIP mengajukan beberapa nama pengganti Juliari Batubara di kursi Mensos. Hanya saja kata dia, kewenangan itu menjadi domain ketum (Megawati Soekarnoputri).
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Isu reshuffle kabinet dalam pekan ini berembus kuat. Kabarnya, Presiden Joko Widodo sudah menggodok sejumlah nama, dan PDIP tetap menginginkan kursi mensos menjadi jatah mereka.
"Ya seperti itu. Pak Presiden sudah menerima banyak nama dari parpol. Termasuk PDIP. Jatah mensos ya kita tau kan jadi perdebatan sekarang," ujar salah seorang petinggi parpol di Jakarta, Senin (21/12/2020).
Siang ini Presiden Jokowi akan bertemu Wapres Ma'ruf Amin. Keduanya akan bertemu empat mata. Pertemuan itu membahas berbagai persoalan. Termasuk isu reshuffle.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Hasto Kristiyanto mengakui, PDIP mengajukan beberapa nama pengganti Juliari Batubara di kursi Mensos. Hanya saja kata dia, kewenangan itu menjadi domain ketum (Megawati Soekarnoputri).
"Katum yang akan menyampaikan itu kepada presiden. Soal siapa saya belum bisa sampaikan. Itu wewenang ketum," ucap Hasto.
Hasto pun memastikan komunikasi yang dilakukan Megawati dan Jokowi dalam rangka membahas perombakan kabinet semakin intens beberapa pekan terakhir. Diakuinya, PDIP tetap merekomendasikan kursi mensos diduduki kadernya.
Sejak dua kursi menteri lowong, beberapa parpol memang berburu jatah. Selain PDIP, juga ada PPP dan Gerindra. Namun belakangan Gerindra mengaku tak mengajukan nama.
Sebagaimana diketahui, dua menteri yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya terjerat kasus dugaan korupsi.
Hasto menyampaikan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan oleh Jokowi. Hasto pun meyakini Jokowi akan melakukan pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet yang matang sebelum ambil keputusan terkait hal ini.
Adapun Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).
Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.
Sementara Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).
