Muh. Syakir : Minggu, 28 Mei 2023 16:51
Sekda Kabupaten Bone Andi Islamuddin.

BONE, PEDOMANMEDIA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Andi Islamuddin menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidaklah antikritik. Namun menurutnya, kritik harus konstruktif dan disertai solusi.

Hal ini disampaikan Sekda saat hadir memberikan materi peran mahasiswa hukum tata negara dalam menyikapi hukum dan pemerintah di Indonesia dalam acara Musyawarah Wilayah AMHTN-SI Indonesia Timur di IAIN Bone, Jumat (27/5/2023).

Dalam arahannya di hadapan mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTNSI), Sekda berharap agar mahasiswa bisa memberikan kritik kepada pemerintah dan sekaligus solusi agar ada hasil yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Ia menyebut pemerintah tidak anti dengan kritik.

"Kami juga selaku pemerintah tidak anti dengan kritik karena namanya pemerintah harus siap dengan segala kritik yang dikemukakan oleh adik mahasiswa maupun masyarakat. Tetapi harus juga ada solusi, namanya juga kita orang Bone menjunjung tinggi adat budaya kita Sipakainge Sipakalebbi," ungkapnya melansir di medsos Pemda Bone.

Diberitakan sebelumnya, Muswil AMHTNSI ini mengangkat tema "Satukan Persepsi, Kuatkan Sinergi Melalui Musyawarah Dalam Membentuk Mahasiswa HTN Yang Berintegritas". Peserta Muswil AMHTNSI berasal dari UIN Datokarama Palu, IAIN Sultan Amai Gorontalo, IAIN Fattahul Muluk Papua, Universitas 19 November Kolaka, IAIN Palopo dan IAIN Bone.

Rektor IAIN Bone Prof Syahabuddin membuka Muswil AMHTN - SI secara resmi. Dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Bone dan Ketua Umum HM-PS HTN IAIN Bone. Rektor mengatakan, melalui Muswil AMHTN-SI ini diharapkan terpilih figur yang nantinya akan memimpin asosiasi untuk mengawal hukum di negara ini.

"Bahwa jangan sampai rapuh dalam hukum bertata negara. Olehnya itu, asosiasi atau musyawarah ini sangat menentukan untuk masa depan bangsa karena ini adalah menjaring atau menseleksi atau satu wadah untuk melaksanakan hukum itu yang sesungguhnya dengan cara berkeadilan.

"Olehnya musyawarah ini nanti akhirnya melahirkan satu figur. Ada figur nanti yang terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia Timur, nanti ini menjadi cikal bakal untuk dijadikan musyawarah nasional Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia Timur," terangnya.

"Olehnya itu diharapkan musyawarah ini betul-betul objektif tidak dipengaruhi oleh iming-iming kepentingan atau politik manapun sehingga melahirkan figur yang favorit," pungkasnya.

Ketua Umum HM-PS HTN IAIN Bone Ishak menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini sebagai ajang silaturahim dari berbagai kampus yang ada di Wilayah Indonesia Timur. Kemudian, kata dia, melalui Muswil ini akan mencari pemimpin sebagai koordinator wilayah AMHTN-SI untuk Wilayah Indonesia Timur.

"Kemudian kami berharap melalui Muswil ini, bagaimana kemudian Mahasiswa Hukum Tata Negara harus mengambil peran dan mengawal sistem kepemerintahan di Indonesia yang berideologi Pancasila, dan juga mampu menjadi bagian dari pada praktisi-praktisi hukum di Indonesia khususnya Wilayah Indonesia Timur," ungkapnya.