Aktivis Siap Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Pakan Ternak Dinas Pertanian Torut
Karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan telaah dengan memeriksa pihak pihak Terkait.
TORUT, PEDOMANMEDIA - Koalisi aktivis Sulawesi Selatan akan melaporkan dugaan mark up anggaran pengadaan pakan ternak pada Dinas Pertanian Toraja Utara. Aktivis menilai, pagu anggaran proyek ini sangat tidak rasional.
"Kita sedang lengkapi dokumen laporannya untuk segera kita laporkan," ujar Koordinator Laksus Mulyadi, Kamis (28/9/2023).
Menurut Mulyadi, dari segi nilai, nominal anggaran proyek ini terbilang kecil. Dari dari sisi rasionalitas penggunaan anggaran, terlihat sangat janggal.
Kata Mulyadi, untuk pagu pengadaan pakan ternak babi, nilai anggaran Rp700 juta terlalu fantastis. Karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan telaah dengan memeriksa pihak pihak Terkait.
"Kekhawatiran kami ada upaya penggelembungan. Yang kedua, proyek ini perlu kita laporkan agar jadi pelajaran bahwa anggaran sekecil apapun kalau tak rasional penggunaannya maka patut diusut," terang Mulyadi.
Mulyadi belum memastikan di mana kasus ini akan dilaporkan.
"Kalau melihat pagu anggarannya ya kita kemungkinan lapor ke Polres setempat (Torut). Sementara ini kita lengkapi dulu dokumennya. Mudah mudahan pekan depan sudah kelar," imbuh Mulyadi.
Sebelumnya, kasus ini juga mendapat tanggapan dari Direktur Laksus Muh Ansar. Ansar menyebut, anggaran pakan ternak Distan Torut terkesan tak rasional.
"Nilai anggaran terlalu fantastis. Karena itu perlu diusut ada tidaknya unsur mark up di dalamnya. Kadis perlu menjelaskan dimana saja anggaran itu dibelanjakan," terang Ansar.
Seperti diketahui anggaran pakan ternak babi yang dikelola Distan Torut disoroti DPRD karena dinilai terlalu besar. Pagu anggarannya untuk 2023 sekitar Rp700 juta.
Anggota DPRD Toraja Utara dari Fraksi Partai Golkar, Julianto Mapeley menyebut, anggaran yang menyentuh angka Rp700 juta terlalu fantastis.
Julianto menilai ada yang tidak rasional dalam penggunaan anggaran itu. Ia berharap segera dilakukan audit agar bisa dideteksi ada tidaknya mark up di dalamnya.
Senada Julianto, Ansar juga berharap aparat penegak hukum menyikapi temuan DPRD. Menurutnya, kepala dinas bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Toraja Utara Lukas Pasarai membenarkan total anggaran pakan ternak babi menyentuh Rp700 juta. Menurut Lukas, angka itu biasa dan rasional.
"Justru saya suka kalau APH periksa kami karena kami bisa jelaskan detailnya di situ. Ngapain saya takut karena pengadaan ini jelas ada kontraktornya. Apalagi ini ditender jadi salahnya kami di mana," tegas Lukas dengan nada tinggi.
