Azwar Minta Pemerintah Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Covid-19 di Pilkada

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA – Anggota Komisi A DPRD Makassar Azwar meminta pemerintah agar memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di pelaksanaan Pilkada serentak.

Hal ini melihat tren penyebaran dan penularan Covid-19 yang semakin hari mengalami kenaikan.

“Melihat perkembangan Covid-19 yang luar biasa maka saya termasuk yang setuju jika pilkada ditunda karena fokus kita untuk penanganan Covid-19 dulu. Atau paling tidak lakukan Pilkada yang betul-betul sesuai dengan protokol. Kalau ada yang keluar dari protokol harus segera ditindaki,” kata Azwar di Gedung DPRD Makassar, Selasa (22/9/2020).

Legislator PKS ini juga mendesak penyelenggara Pilkada mengatur adanya sanksi bagi paslon atau pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan.

“Semestinya KPU mengatur sanksi ke para peserta jika memang opsi tunda tidak bisa,” ujarnya.

Senada yang disampaikan Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin yang akan mengusulkan Pilkada Makassar jika pelanggaran protokol kesehatan berlangsung massif dan tak terkendali. Azwar sepakat dengan argumen tersebut. Baginya keselamatan masyarakat di atas segalanya.

Terkait dengan pejabat sementara yang menakhodai Pemkot Makassar di masa krisis seperti sekarang, Azwar memandang hal tersebut bisa saja dikesampingkan jika menyangkut keaelamatan warga negara.

“Idealnya memang ada pejabat definitif segera, tetapi pejabat defenitif banyak opsi-opsi. Makanya kalau pilkada tetap dimaksimalkan, tetap dimaksimalkan penanganan covidnya dan harus ada sanksi bagi para calon kepala daerah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan,” tandasnya.

“Saya tidak berfikir disitu (non defenitif pemerintahan) yang kita pikirkan adalah keselamatan masyarakat bukan tentang defenitif atau tidak. Plt bagus selama dia menjalankan dengan baik, komunikasinya tidak buntu dengan DPRD dan tidak buntu pelayanannya kepada masyarakat, saya kira tidak ada masalah yang penting titik fokusnya jaga kesehatan masyarakat, waspadai covid. Kita lebih utamakan itu dibanding pelaksanaan hiruk pikuk pilkada ini,” pungkasnya.