Kepala BKAD Soal Utang Pemprov Sulsel Rp1,5 T: Benar Adanya

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin, membenarkan terkait utang Pemprov Sulsel Rp1,5 triliun seperti yang disampaikan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Ia menyebut, saat Pemprov tengah menempuh berbagai langkah untuk menutupi defisit itu.

"Terkait utang Pemprov Sulsel yang disampaikan Pak Pj Gubernur, benar adanya," ungkap Salehuddin, Jumat, 13 Oktober 2023.

Terkait pernyataan bangkrut, fiktif, dan defisit, Salehuddin menjelaskan, maksud Pj Gubernur Bahtiar mengatakan bangkrut terkait dengan utang dan kewajiban apabila tidak dipikirkan penyelesaian dari Perubahan APBD 2023, maka akan menyebabkan utang. Dan kewajiban Pemprov akan semakin bertambah dan sulit untuk diselesaikan di tahun anggaran berikutnya.

"Pak Pj Gubernur juga mengatakan fiktif. Ini terkait dengan potensi pendapatan yang tidak akan mungkin tercapai. Dalam artian, seharusnya target pendapatan itu dibuat dengan proyeksi yang riil bisa dicapai dan didasarkan pada capaian realisasi tahun anggaran sebelumnya," jelasnya.

Adapun yang dimaksud Pj Gubernur defisit, kata Salehuddin, masih terkait dengan potensi target pendapatan yang tidak akan dicapai. Namun, hal tersebut sudah berhadapan dengan belanja.

Sehingga apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi dari perubahan APBD ini, maka Pemprov akan mengalami potensi lebih besar belanja yang akan dilaksanakan dan dicairkan dibanding dengan pendapatan yang akan dicapai.

"Hal- hal di atas telah dilakukan langkah antisipasi oleh Pj Gubernur di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini. Namun hal tersebut belum bisa dimaksimalkan karena adanya keterbatasan ruang pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini," jelasnya.

Pj Gubernur berkomitmen untuk menyelesaikan utang dan kewajiban tersebut di APBD Pokok 2024. Khususnya terkait dana bagi hasil bagi kabupaten kota yang memang sudah menjadi kewajiban Pemprov untuk menyalurkan ke kabupaten kota dan merupakan hak dari kabupaten kota untuk menerima.

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menganggap defisit anggaran Pemprov Sulsel yang kini mencapai Rp1,5 triliun membuat daerah tersebut bangkrut.

Bahtiar menyampaikan kondisi anggaran Sulsel ini saat pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10).

"Kita defisit Rp1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin, nahkoda, kapal Sulsel sudah tenggelam," ujar Bahtiar.

Menurut Bahtiar, kondisi defisit senilai Rp 1,5 triliun itu disebabkan perencanaan anggaran yang bermasalah selama bertahun-tahun pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Anggaran belanja yang didesain tak sesuai dengan pendapatan.

"Ini tidak sesuai apa yang diomongin. APBD Rp10,1 triliun, tapi defisit Rp1,5 triliun. Jadi uang hanya ada Rp8,5 triliun berarti uang Rp1,5 triliun, tidak ada uangnya. Saya sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri," tegas Bahtiar.

Permasalahan utang yang bertumpuk itu kata Bahtiar disebabkan pemerintahan provinsi Sulsel selama ini mengklaim pendapatan dana bagi hasil (DBH) sebagai pendapatannya untuk digunakan sebagai pendanaan kegiatan belanja, padahal DBH itu dikhususkan bagi tingkat kabupaten atau kota di Sulsel.

"Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang yang kau klaim jadi duitmu, Rp 850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan," terangnya.

Ia memastikan, akan memperbaiki kondisi defisit APBD Sulsel itu dengan cara menghentikan berbagai program belanja daerah hingga akhir tahun ini. Dengan begitu, pendapatan yang benar-benar dimiliki Sulsel akan dia gunakan untuk membayar utang atau defisit Rp1,5 triliun.

"Maka caranya menyelamatkan kabupaten ini hentikan semua program. Anak-anak tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada utang," jelasnya.