GOWA, PEDOMANMEDIA - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gowa Abdul Razak menilai kepedulian Dinas PUPR Kabupaten Gowa terhadap wilayah dataran tinggi terkesan diskriminatif. Pembangunan di dataran tinggi dinilai Razak tidak mencerminkan keadilan.
"Alokasi anggaran khusus untuk Infrastruktur dalam draf usulan anggaran APBD 2024 masih sedikit dibanding dataran rendah. Sehingga ini terlihat kurang adil," ungkap Razak saat rapat pembahasan APBD 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Gowa, Rabu sore (22/11/2023).
Kata Razak, pembangunan di wilayah dataran tinggi harusnya didorong lebih proporsional. Ia juga melihat pentingnya PUPR untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran.
"Saya secara pribadi memprotes terkait rencana kerja kerja anggaran yang tidak memenuhi prinsip asas penyusunan APBD. Ini penting, jangan sampai muncul kesan diskriminatif," ungkapnya.
Usulan Muhammad Razak langsung dijawab Nazaruddin, rekannya dari Gerindra.
"Usulan Ketua Fraksi Gerindra sebaiknya dibahas khusus. Karena ini merupakan usulan warga dataran tinggi," urai Nazaruddin Sitakka.
Pembahasan APBD 2024 Kabupaten Gowa berjalan alot. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat kritikan dari beberapa anggota parlemen terkait usulan anggaran dan kinerja beberapa dinas yang dinilai jauh dari target.
Persoalan alokasi anggaran khusus untuk dataran tinggi kemudian diputuskan akan dijadwal ulang.
"Kita agendakan ulang termasuk beberapa dinas yang memiliki kinerja yang tidak maksimal," terang Andi Tenri Indah, Pimpinan Banggar sebelum membahas anggaran dinas lain.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Darmawangsyah Dorong KNPI Gowa Terus Berkontribusi dalam Pembangunan Kepemudaan
-
Pj Gubernur Sulsel-Kapolda Kompak Dukung Event Beautiful Malino
-
Pasca Libur Idul Fitri, Bupati Adnan Cek Kehadiran ASN Pemkab Gowa
-
Koalisi Aktivis Perempuan Sulsel Ikut Kawal Kasus Pemerkosaan yang Libatkan Anak Pejabat di Gowa
-
Dekranasda Gowa Pamerkan Sarung Sutera Cura' Labba di Inacraft 2024