Jumat, 02 Oktober 2020 13:45

Editorial

Gaduh APBD-P Makassar, Menanti Siapa Bekerja untuk Siapa

Ilustrasi
Ilustrasi

Kemarahan Banggar terlihat wajar. Sangat disayangkan memang pemkot memberi prioritas pada proyek fisik. Sementara kebutuhan dasar untuk menekan dampak pandemi ke masyarakat tidak tertangani

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - DPRD Makassar menolak APBD Perubahan 2020.

Fraksi-fraksi di DPRD menilai ada problem besar dalam penggunaan dana Covid-19.

Pemkot tak transparan. Karena itu Dewan akan mengajukan hak angket.

Baca Juga

Tak sampai disitu, ketidakberesan dana Covid juga akan digiring ke ranah hukum.

Dewan akan menggandeng kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut dugaan penyimpangan.

Dalam waktu dekat Dewan akan berusaha mengajukan audit ke BPK. Hasil audit ini yang akan menjadi dasar ke mana ujung dari kasus ini.

Untuk sementara APBD-P ditolak. Dewan meminta agar seluruh rancangan APBD-P "dipetieskan" sampai hak angket menghasilkan keputusan.

Tak hanya dana Covid, dari awal rancangan APBD P sudah memicu kegaduhan. Rapat pembahasan KUA PPAS September lalu dua kali ditunda lantaran pemkot terlambat menyiapkan dokumen.

Dokumen KUA dan PPAS Perubahan seharusnya sesuai ketentuan telah disampaikan pada minggu pertama bulan Agustus 2020. Namun baru terealisasi pada Minggu ke II September 2020.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar mengatakan, PPAS Perubahan tidak sesuai dengan ketentuan Mandatory Ekspendetur. Yakni Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020, Permendagri No. 20 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2020 tentang Program Prioritas pemerintah pusat untuk refocusing dan relokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19 dan kesehatan serta penanganan ekonomi yang ditimbulkan.

Dalam KUA PPAS, pemkot keliru dalam menerjemahkan regulasi itu. Seharusnya postur APBD-P lebih fokus pada pemulihan ekonomi. Perbaikan kebutuhan dasar rakyat yang terpuruk akibat pandemi dalam beberapa bulan terakhir.

Namun dalam KUA PPAS pemkot justru banyak diarahkan pada perbaikan infrastruktur, pedestarian untuk estetika kota dan penanganan kebersihan. Alokasi anggarannya juga tak main main. Totalnya mencapai Rp 200 miliar.

Inilah yang kemudian memicu protes Badan Anggaran.

“Harusnya anggaran itu dibuat dan dimasukkan ke dalam proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, prioritas yang diberikan oleh TPAD ini semua melaksanakan proyek yang luar biasa besar. Pertama terkait pendesterian Rp127 miliar, renovasi losari sekitar Rp20 miliar, dan pengadaan truk compactor Rp60 miliar," ujar Mario David, Jubir Banggar DPRD Makassar.

Mario ikut meradang. Pemkot dianggap tak peka. Proyek dengan alokasi 200 miliar itu dinilai sekadar untuk estetika kota. Tidak menyentuh hajat hidup masyarakat kecil.

“Untuk apa kita mau laksanakan proyek besar itu padahal rakyat kita kelaparan. Jangan ngurus sampah dulu kita harus urus perut rakyat dulu, kerja rakyat dulu, bukan penampilan yang kita laksanakan. Harusnya dibuatkan program pengamanan ekonomi. Nah ini yang tidak ada diprioritas perubahan anggaran yang kami lihat oleh karenanya kami menolaknya,” tambahnya.

Kemarahan Banggar terlihat wajar. Sangat disayangkan memang pemkot memberi prioritas pada proyek fisik. Sementara kebutuhan dasar untuk menekan dampak pandemi ke masyarakat tidak tertangani.

Selama ini juga rakyat mempertanyakan sebaran dana Corona yang cukup mencolok tapi tak terasa efeknya di masyarakat. Banyak yang dievaluasi dari penggunaan dana Covid.

Mulai dari pembagian sembako pada Maret lalu yang sudah awut awutan. Lalu penanganan ekonomi saat PSBB juga dianggap menyimpan banyak problem.

Apa yang sampai ke masyarakat rasa rasanya tak senilai dengan besarnya anggaran yang digelontorkan. Semua ini menjadi pertanyaan publik. Dan harus dijawab oleh pemerintah.

Langkah politik Dewan dengan mengajukan hak angket rasanya juga tak cukup. Karena itu bisa saja tuntas dengan lobi politik.

Harus ada langkah hukum. Agar rakyat tahu ini bukan retorika politik. Tapi murni perjuangan untuk kepentingan rakyat. Agar jelas bahwa penolakan terhadap APBDP bukan manuver. Bukan intrik.

Momen ini ditunggu rakyat untuk membuktikan siapa bekerja untuk siapa.

Editor : Muh. Syakir
#Editorial #APBD-Perubahan Makassar #DPRD Makassar #Dana Covid-19
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer