Pemprov Sulsel Bantah Ada Pemotongan Dana Desa untuk Budidaya Pisang

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad membantah adanya pemotongan dana desa hingga 40% untuk program budidaya pisang. Arsjad mengklaim program ini telah tersosialisasi sejak lama.

"Ini yang saya katakan tadi bahwa kita perlu data apakah ada pemotongan dana desa. Kan saya ada mekanismenya kemarin kita sudah mengeluarkan edaran, imbauan, dana desa itukan ada 20% untuk alokasi ketahanan pangan," ujar Arsjad wartawan, Jumat (22/12/2023).

Menurut Arsjad, pada prinsipnya alokasi dana desa untuk ketahanan pangan hanya bersifat imbauan. Tidak mengikat.

Ia menegaskan soal pemotongan, tentu ada mekanismenya. Dan pemerintah provinsi tidak punya otoritas sejauh itu.

"Dan inipun sifatnya imbauan tidak ada pemotongan mohon maaf ya,m. Pemerintah provinsi tidak punya otoritas itu, tentu dana desa berangkat dari hasil musyawarahnya yang ada di sana kita nggak bisa, kita hanya sifatnya hanya mengimbau saja," jelasnya.

Dikatakan Arsjad, program ketahanan pangan budidaya pisang memang menjadi konsen pemerintah saat ini. Program ini dibutuhkan sinergi demi membangun struktur ekonomi yang kuat.

"Kita menyarankan kepada desa agar dimanfaatkan dan kita fokus sama-sama. Kenapa kita perlu sama-sama karena kita lagi membangun struktur ekonomi kita provinsi," jelasnya.