Pemprov Sulsel Pamer Capaian: Tuntaskan NPHD, Inflasi Terendah dalam 5 Tahun

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024. Sulsel juga mencatat angka inflasi terendah dalam lima tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat menjadi salah satu narasumber dalam dialog Paraikatte yang digelar di Baruga Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu 30 Desember 2023.

Turut hadir sebagai pembicara lainnya, Wakil Asisten Teritorial Kasdam XIV Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto dan Karo OPS Polda Sulsel Kombes Pol Bambang Wijanarko.

Dalam kegiatan itu, Winarno menyampaikan sejumlah program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak dipimpin Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Pertama, dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pj Gubernur Bahtiar langsung mendorong penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) di 24 Kabupaten/Kota, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

"Dan Alhamdulillah, Sulsel termasuk provinsi (pertama) yang menyelesaikan NPHD di Indonesia," ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi juga konsen terhadap program lainnya seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemprov juga memberi perhatian pada program Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi, Sinergi Program Prioritas Nasional dan Daerah, serta, Stabilitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.

Winarno menjelaskan, untuk pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi setiap awal pekan mengikuti rapat secara daring melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder terkait.

Sementara untuk penanganan stunting dan gizi buruk, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah meluncurkan aplikasi Inzting untuk lebih massif lagi melakukan penanganan terhadap masalah tersebut.

Masalah kemiskinan ekstrem, lanjutnya, juga menjadi konsen Pemerintah Provinsi karena masih adanya sejumlah daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami kasus kemiskinan ekstrem. Sementara terkait dengan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Pj Gubernur Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai terobosan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda.

"Kemudian (ada juga program) Kemudahan Pelayanan Publik dan Investasi, Sinergi Program Prioritas Nasional dan Daerah, dan yang terakhir Stabilitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum. Mulai dari poin satu sampai poin tujuh tidak akan terlaksana dengan baik jika stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum tidak terlaksana dengan baik," ujarnya.

Khusus terkait inflasi, Winarno menambahkan, di tahun 2023 ini tepatnya di Bulan November tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat 2,79 persen dan angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.