Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Ngaku tak Kelola Dana Stimulan Bencana 2023

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulsel Amson Padolo mengatakan, pihaknya tidak mengetahui persis soal penggunaan dana bencana 2023. Dana bencana, termasuk stimulan adalah domain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Itu bukan tanggung jawab BPBD. Melainkan berada di BPKAD Sulsel," ujar Amson kepada PEDOMANMEDIA, Selasa (2/1/2024).

Ditanya soal dana stimulan korban bencana 2023, Amson mengaku tak tahu. Dana stimulan menurutnya, tidak dikelola oleh BPBD, tetapi diserahkan ke OPD terkait.

"Kita tidak pernah menganggarkan, karena pencegahan bencana itu dananya itu tersebar di berbagai OPD. Bukan menyatu di BPBD. Karena pencegahan bencana itu semua lintas sektoral," terang dia.

Ia mencontohkan, ketika terjadi longsor dan menyebabkan kerusakan pada rumah warga, maka dana stimulannya diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum.

"Jadi tidak mutlak stimulan itu harus ada di BPBD," ujar Amson.

Ia menjelaskan, dana stimulan tersebar di perangkat daerah. Bisa saja digunakan dana tak terduga apabila ada hal atau bencana yang bersifat darurat.

"Nah, itu bukan lagi kita, itu ada di BPKAD," ucapnya.

Seperti diketahui awal 2023 lalu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyerahkan sejumlah bantuan dana kepada pemerintah daerah di Sulsel. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendapat bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp500 juta. Dana ini digunakan untuk penanganan darurat bencana hidrometeorologi di awal tahun 2023 ini.

Selain Pemprov Sulsel, DSP juga disalurkan kepada 19 kabupaten/kota. Di antaranya, Makassar, Parepare, Gowa, Maros, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Bone, Takalar, Sinjai, Wajo, Barru, Pangkep, Bulukumba, Pinrang, Selayar, jeneponto, Luwu Utara dan Bantaeng.

Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan dana siap pakai untuk dukungan operasional sebesar Rp250 juta, dana bantuan logistik Rp100 juta, 1.000 Selimut dan 1.000 matras.