NA Sebut Pendangkalan Danau Tempe Akibat Aktivitas Pembukaan Lahan Ilegal

WAJO, PEDOMANMEDIA - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) memantau lewat udara Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terhubung di Danau Tempe, Minggu (10/1/2021). NA berujar pendangkalan yang terjadi di Danau Tempe berasal dari produksi sedimen akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal di sekitar daerah konservasi.

Dalam peninjauan itu, NA didampingi Bupati Wajo Amran Mahmud dan Bupati Sidrap Dollah Mando.

"Ini tentu kita harus menjaga DAS agar produksi sedimen yang masuk ke Danau Tempe ini semakin mengecil, maka tadi kita melihat kondisi aliran sungai baik Sungai Walanae dan sekitarnya ada beberapa pembukaan lahan baru lagi. Padahal harusnya kita berharap tidak ada lagi alih fungsi lahan karena di atas ini adalah daerah konservasi," jelas NA usai melakukan peninjauan.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Balai Besar Pompengan telah melakukan rekayasa dengan membuat sembilan pulau hasil pengerukan Danau Tempe. Namun, upaya ini tidak menyelesaikan persoalan banjir akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal di tiga kabupaten yakni Soppeng, Wajo, dan Sidrap.

"Kuncinya satu, adalah daerah konservasi ini harus dijaga betul-betul menjadi daerah konservasi. Jangan terus terjadi pembukaan lahan-lahan baru untuk alih fungsi lahan," ujarnya.

Ia melanjutkan, Pemprov Sulsel akan segera melakukan koordinasi bersama Dinas Kehutanan untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan ilegal.

"Kita melihat DAS Walanae walaupun yang ada di Soppeng dan Wajo sudah terjadi lagi pembukaan lahan baru, inikan tidak kelihatan di mana-mana, makanya kita akan lakukan koordinasi cepat dengan Dinas Kehutanan," terangnya.

"Ini akan menjadi catatan penting yang akan kita sampaikan ke kehutanan dan akan kita sampaikan ke masing-masing daerah untuk betul-betul ini harus dihentikan. Kecuali memang yang sudah terbuka, ini akan kita coba rekayasa. Mungkin kita harus kembangkan tanaman-tanaman produktif yang bernilai ekonomi," tambahnya.

Ia berharap hutan yang saat ini masih ada dapat dipertahankan tanpa alih fungsi lahan.

"Kita berharap hutan yang masih utuh itu kita pertahankan. Jangan lagi ada perambahan dan alih fungsi, karena kasihan setiap tahun masyarakat alami banjir," tutupnya.