Rabu, 24 Januari 2024 20:51

Jokowi Soal Presiden Bisa Memihak, Pengamat: Dia Sadar Elektabilitas Anaknya Keropos

Joko Widodo. (int)
Joko Widodo. (int)

Juanda juga memprediksi sikap eksplisit Jokowi itu adalah tanda bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran sebenarnya sedang keropos.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Analis politik Juanda H Alim berpendapat, pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri bisa memihak dan berkampanye di Pilpres perlu ditinjau dari dua perspektif. Dari perspektif etika kata Juanda, Jokowi melabrak apa yang pernah ia ucapkan mengenai netralitas presiden.

"Secara etik orang akan mengembalikan pernyataan Jokowi, karena Jokowi sendiri yang menyuarakan dari awal bahwa presiden dan menteri harus netral. Sekarang statemen itu dia tabrak sendiri," ujar Juanda kepada PEDOMANMEDIA, Rabu (24/1/2024).

Menurut Juanda, etika politik Jokowi akan dipertanyakan publik. Secara etik, ini tidak elok bagi seorang presiden yang seharusnya konsisten dan mengayomi.

Baca Juga

Perspektif kedua, secara hitung hitungan politik, ini bisa dimaknai publik sebagai bentuk kepanikan Jokowi terhadap elektabilitas anaknya. Kata Juanda, Jokowi memperlihatkan pada publik bahwa dia sedang dalam pergulakan kepentingan.

"Orang akhirnya mulai ragu bahwa Jokowi benar benar tak bisa netral. Ia mulai panik melihat sentimen terhadap Gibran yang menanjak akhir akhir ini. Ia tak bisa lagi bertahan untuk netral. Akhirnya pilihan terakhir adalah boleh memihak," papar Juanda.

Juanda juga memprediksi sikap eksplisit Jokowi itu adalah tanda bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran sebenarnya sedang keropos.

"Dan Jokowi butuh untuk bersikap terang-terangan. Ini demi menyelamatkan pasangan Prabowo-Gibran," urainya.

Juanda menyayangkan sikap Jokowi. Karena sentimen terhadap pasangan Prabowo-Gibran justru akan semakin menebal. Dan ini akan menjadi resistensi negatif.

"Kalau Jokowi terus dengan sikapnya bahwa dia akan memihak, kita akan lihat bagaimana elektabilitas Prabowo-Gibran di sisa waktu yang ada. Analisis saya, tingkat kesukaan orang akan turun. Dan ini akan menguntungkan Ganjar maupun Anies," paparnya.

Tidak Konsisten

Terpisah Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo alias Rudy juga ikut merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mempertanyakan Jokowi yang tak konsisten.

"Lha aturannya ada enggak, itu saja kalau saya. Saya mengomentari hal yang kayak gitu kok tampaknya bukan kapasitas saya," kata Rudy saat ditemui di kediamannya, Rabu (24/1/2024).

"Namun kalau Presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin bilang netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Yang mau diikuti yang mana gitu lho," imbuhnya.

Menurutnya, bila Presiden mengikuti kampanye maka harus cuti dari jabatannya sebagai Presiden. Ia juga sempat menyinggung pernyataan Jokowi yang mengatakan pejabat publik merupakan pejabat politik.

"Tapi kalau Presiden, ketika dia kampanye dia cuti, ya, gitu lho. Tapi kalau yang namanya kepala negara, kepala pemerintahan kalau menamakan dirinya sebagai pejabat politik yang mestinya mau menghormati dan menghargai partai politik, gitu lho," ungkapnya.

Rudy yang juga mantan Wali Kota Solo itu kembali mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi. Bahkan, ia juga membandingkan konsistensi Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Konsistensi pernyataan itu yang ditanyakan, konsistensi. Ketua Umum saya konsisten menolak, menolak perpanjangan tiga periode, menolak karena tidak sesuai dengan amanat reformasi dan melanggar konstitusi, konsisten itu namanya," ungkapnya.

"Tapi kalau Pak Presiden ketika pertama kali menyampaikan netralitas nggak ikut cawe-cawe, akhirnya dan sekarang mau ikut kampanye dan memihak itu yang mau saya ikuti yang mana sebagai rakyat," lanjutnya.

Rudy berharap Pemilu tahun ini bisa berjalan dengan benar-benar demokratis. "Ya harapan saya tahun Pemilu tahun ini betul-betul demokratis dan demokrasi kita tidak akan teracak acak lagi, jadi konsistensi perlu sekali dijaga," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.

 

Editor : Muh. Syakir
#Presiden Jokowi #Pilpres 2024
Berikan Komentar Anda