Analis Politik: Jika Memihak, Justru Jokowi yang Bisa Undang Kegaduhan
Secara etik orang akan mengembalikan pernyataan Jokowi, karena Jokowi sendiri yang menyuarakan dari awal bahwa presiden dan menteri harus netral.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Analis politik, Juanda H Alim mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri bisa memihak dan berkampanye di Pilpres berpotensi mengundang kegaduhan. Sebab akan banyak konflik kepentingan yang terjadi yang melibatkan perangkat kekuasaan.
"Kalau pejabat negara bisa memihak ya repot. Bakal banyak kegaduhan," terang Juanda, Kamis (25/1/2024).
Juanda mengatakan, pernyataan Jokowi harusnya ditarik kembali. Ia khawatir jika kepala negara benar benar ingin memihak salah satu capres, bakal ada chaos yang meluas di masyarakat.
"Inikan bisa dianggap justru penguasa yang mengundang kegaduhan. Karena itu ini harus disetop," ketua Juanda.
Kata Juanda statemen Jokowi bisa ditinjau dari dua perspektif. Dari perspektif etika kata Juanda, Jokowi melabrak apa yang pernah ia ucapkan mengenai netralitas presiden.
"Secara etik orang akan mengembalikan pernyataan Jokowi, karena Jokowi sendiri yang menyuarakan dari awal bahwa presiden dan menteri harus netral. Sekarang statemen itu dia tabrak sendiri," ujarnya
Menurut Juanda, etika politik Jokowi akan dipertanyakan publik. Secara etik, ini tidak elok bagi seorang presiden yang seharusnya konsisten dan mengayomi.
Perspektif kedua, secara hitung hitungan politik, ini bisa dimaknai publik sebagai bentuk kepanikan Jokowi terhadap elektabilitas anaknya. Kata Juanda, Jokowi memperlihatkan pada publik bahwa dia sedang dalam pergulakan kepentingan.
"Orang akhirnya mulai ragu bahwa Jokowi benar benar tak bisa netral. Ia mulai panik melihat sentimen terhadap Gibran yang menanjak akhir akhir ini. Ia tak bisa lagi bertahan untuk netral. Akhirnya pilihan terakhir adalah boleh memihak," papar Juanda.
Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai pernyataan itu sebagai bentuk penegasan dukungan Jokowi ke capres 02, Prabowo Subianto.
Awalnya, Adi menyebut pernyataan Jokowi itu menimbulkan paradoks hukum dan problematis secara politik. Dari segi paradoks hukum, pernyataan Jokowi didasarkan atas UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 ayat 1 bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota tak boleh gunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan negara.
"Tapi di sisi lain, Pasal 283 ayat 1 mengungkap sebaliknya. Pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang berpihak terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Tak heran jika kemudian pernyataan Jokowi memantik kegaduhan dan banyak kritik karena ada pasal yang melarang," kata Adi kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Dari segi problematis politik, Adi mengatakan ketika presiden dan menteri berpartisipasi dalam pilpres, tak ada yang bisa menjamin tidak akan ada penggunaan instrumen kekuasaan untuk memobilisasi dukungan ke calon tertentu. Sebab, kata Adi, eksekutif bisa membuat regulasi, mengakses anggaran dan menjangkau seluruh lapisan struktural kekuasaan politik negeri.
"Itulah rumitnya jika pejabat publik ikut cawe-cawe secara terbuka dalam politik elektoral. Kerumitan selanjutnya potensial menimbulkan disharmonisasi di internal koalisi yang berujung pada konflik terbuka antar menteri," ucap Adi.
"Bahkan potensial konflik terbuka antara menteri dan presiden yang beda pilihan politiknya di 2024. Banyak menteri terafiliasi ke calon yang berbeda-beda. Buktinya menteri LHK dan ATR membantah keras data Mahfud saat debat cawapres. Itu tanda-tanda keretakan efek menteri boleh kampanye terbuka," tambahnya.
Di luar itu, Adi menilai bahwa pernyataan Jokowi adalah penegasan dukungannya dalam Pilpres 2024 kepada Prabowo. Menurutnya, dukungan Jokowi kepada Prabowo semakin vulgas alias terbuka.
"Jika membaca konteksnya pernyataan Jokowi menegaskan dukungan Jokowi ke Prabowo makin vulgar. Apalagi saat menyampaikan pernyataan itu Jokowi didampingi Prabowo yang nota benenya salah satu capres. Dengan kata lain, Jokowi ingin tunjukkan kepada khalayak, sebagai Presiden Jokowi jelas punya keberpihakan di Pilpres 2024 hanya ke Prabowo," jelasnya.
Adi menduga pernyataan Jokowi sebagai bagian dari mempertebal arah dukungan politiknya ke Prabowo di Pilpres 2024 untuk target 1 putaran. Sebab, kata dia, ada keyakinan bahwa masih banyak rakyat yang puas dengan kinerja Jokowi tapi belum tahu jika Jokowi dukung Prabowo.
"Karenanya, saat Jokowi mengatakan presiden boleh berpihak didampingi Prabowo untuk mengonfirmasi bahwa Jokowi total dukung Prabowo. Semua sudah tahu Jokowi pasti ke Prabowo karena faktor Gibran. Termasuk menteri Golkar dan PAN akan total ke Prabowo," imbuhnya.
