Rabu, 13 Januari 2021 15:00

Warga di Area Kebun Sawit PT PAL Ditipu, Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Janji Semata

Aksi unjuk rasa masyarakat Moni-Mee.
Aksi unjuk rasa masyarakat Moni-Mee.

Area hutan yang telah dibuka PT PAL untuk kepentingan pembangunan kebun kelapa sawit adalah seluas 4.500 hektar, dan kelapa sawit yang sudah berproduksi seluas 774 hektar.

MIMIKA, PEDOMANMEDIA - PT Pusakan Agro Lestari (PAL) dinilai merugikan pemilik lahan. Ia diduga mengabaikan janjinya untuk membangun fasilitas sekolah, kesehatan, dan perumahan warga di area perkebunan kelapa sawit itu.

Salah satu pemilik area operasi kelapa Sawit PT Pusakan Argo Lestari, Esau Duwitau menjelaskan PT PAL tahun 2009 dengan membabat habis hutan sampai dengan penanam pohon kelapa sawit tahun 2010 .

"Tahun 2013 mulai operasi. Kehadiran perushan ini merugikan kami masyarakat. Lahan kelapa yang digarap, tempat orang tua kami berburu," tegas Duwitau.

Pihak perusahan belum menyediakan tempat pengelolaan kepala sawit. Mereka merasa dirugikan perusahan karena hak upah mereka belum dibayar.

Lebih lanjut Duwitau mengungkapkan, ada empat wilayah diakui oleh pemerintah, itu Kamora Gubung -Kamora pante dan Kiwura pante dan kiwura gunung. Kamora gunung dan kiwura gunung pemiliknya adalah masyarakat Mee dan Moni.

"Kami merasa kesal karena pihak perusahan lakukan negosiasi sepihak hanya dengan empat marga sedangkan pemilik area operasi PT PAL ada sekitar 18 Marga," jelasnya.

Selain itu, pihak perusahan berjanji untuk lakukan pembangunan sekolah, klinik dan perumahan warga di area namun hanya janji.

Seharusnya PT PAL harus mengakui bahwa yang punya hak tanah ada 18 marga secara keseluruhan. Pihaknya meminta harus transparan dengan dengan 18 marga dibawa naungan Lembaga Adat Musyawarah Suku Moni Selatan.

Area hutan yang telah dibuka PT PAL untuk kepentingan pembangunan kebun kelapa sawit adalah seluas 4.500 hektar, dan kelapa sawit yang sudah berproduksi seluas 774 hektar.

Sesuai pasal 13 ayat (1) perjanjian kerja sama, produksi TBS kelapa sawit dihitung sebagai pendapatan penjualan TBS dari kebun plasma adalah setelah tanaman berumur 48 bulan. Namun sampai dengan tanaman telah berproduksi selama kurang lebih empat tahun, tidak ada pabrik pengolahan yang dibangun oleh tergugat.

“Dengan kondisi itu, maka sejak tanaman mulai berproduksi terbuang sia-sia dan tidak memberikan manfaat apapun kepada penggugat. Ini karena, ketiadaan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO,” ujarnya.

“Padahal untuk pembukaan lahan seluas 4.500 hektar, penggugat mengorbankan ribuan meter kubik kayu yang berada dalam areal hutan,” tuturnya.

Ia meminta, plasma yang pernah dijanjikan oleh perusahan tidak hanya sepihak namun diperhatikan secara menyeluruh.

"Kami masyarakat pemilik lahan kelapa sawit PT.PAL terus akan kawal demi harga diri kami masyarakat . Kami tunggu sikap pihak perusahan untuk memberikan jawaban yang pasti," tegas Duwitau.

"Untuk menyikapi persolan ini, kami sudah melakukan aksi demo damai pada 12 Januari 2021 kemarin. Di Kantor PT. PAL. Oleh karena itu, perusahan harus mengakui 18 marga. Rencananya pihak perusahan akan undang kami dan sedang menunggu tanggapan dari pihaknya," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Mimika Norman Karupukaro mengatakan, terkait permasalahan PT PAL semenjak 8 tahun beroperasi warga mengaku tertipu dengan janji janji dari perusahaan kelapa sawit itu. Salah satunya adalah membangun pengolahan minyak kelapa sawit.

“PT PAL sudah 8 tahun disana tetapi janii yang disampaikan PT PAL untuk membangun pabrik pengolahan minyak sawit sampai hari ini tidak ada, tetapi aktifitas landa cleringnya (pembukaan lahan)dan sebagainya terus menerus yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat apa apa dari hasl kayu dan lain sebagainya ,” katanya usai menerima perwakilan warga di gedung DPRD Mimika, Jumat (3/7/2020) lalu.

Norman mengaku, telah mempelajari isi surat serta aspirasi masyarakat bahwa ternyata PT PAL telah mengabaikan janji dalam kontrak baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Sehingga aspirasi hari ini yang kami terima, sudah kita terima semuanya yang mana mereka sudah gugat juga melalui hukum,” katanya.

Terkait permasalahan tersebut, Norman mengatakan, segera membentuk Pansus untuk menangani permasalahan itu, dengan mengundang tokoh adat serta Pemerintah baik Kabupaten Mimika maupun Provinsi dan instansi terkait lainnya.

DPRP Mimika sudah bentu Panitia Khusus untuk menangi persoalan tersebut. "Kami sudah bentuk Pansus namun belum ada pos dana untuk proses persoalan sengketa antara PT PAL dan pemilik lahan kelapa sawit," pungkasnya.

Penulis : Jackson Ikomou
Editor : Jusrianto
#PT PAL #Warga Mimika Ditipu
Berikan Komentar Anda