Koalisi OMS Sulsel Soroti Pilpres 2024: Penuh Kecurangan dan Intimidasi

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel menyoroti proses Pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. OMS menyebut, Pilpres kali ini merupakan yang terburuk sejak era reformasi.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, sebagai salah satu anggota koalisi OMS Sulsel, menceritakan jika ini adalah bentuk kemarahan dan kemuakan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ini adalah bentuk kemarahan kemuakan kita terhadap potret atau model pelaksanaan Pemilu 2024. WALHI Sulsel sebagai salah satu member dari koalisi OMS itu sudah sangat jelas dan jujur sekali dengan sikap kita ini adalah pembacaan sikap bersama yang kami lihat kami ambil dari sejumlah temuan dan fakta-fakta di lapangan," ujar Amin kepada awak media, Jumat (16/02/2024).

Amin menyebutkan, OMS tidak percaya dengan proses Pemilu yang diselenggarakan pemerintahan Joko Widodo.

"Kami tidak percaya dengan proses Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintahan Jokowi hari ini," ujar Amin.

Amin menyebut, sikap ini bukan sikap yang dibuat-buat. Ia juga menyebutkan secara terang benderang Pemilu 2024 curang, pemerintah di bawah kendali presiden Joko Widodo culas atau tidak fair menjalankan Pemilu 2024.

"Sikap ini bukan sikap yang dibuat-buat, sikap ini memang atas naluri dan keadaan objektif masyarakat Indonesia yang menghadapi Pemilu 2024. Kenapa kami tidak percaya dengan Pemilu 2024 yang pertama secara terang benderang Pemilu 2024 curang, pemerintah di bawah kendali presiden Jokowi culas atau tidak fair menjalankan Pemilu 2024," sebut Amin.

Amin mengatakan, Pemilu hanya merupakan sebuah gimik untuk melegitimasi perpindahan hilirisasi kekuasaan dari Joko Widodo ke Prabowo-Gibran.

"Jadi kami melihat ini adalah Jokowi dengan begitu apik merangkai, merancang sejumlah peristiwa dan sejumlah agenda agar meloloskan dan memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 dan kami nyatakan Pemilu 2024 tidak berlangsung secara fair," kata Amin.

Tak hanya itu Amin juga membeberkan, banyak menteri-menteri kampanye menggunakan fasilitas negara. Joko Widodo dengan terang-terangan mengubah aturan perundang-undangan untuk memudahkan menteri-menteri pendukung Prabowo-Gibran berkampanye dan memenangkan Prabowo-Gibran.

"Banyak menteri-menteri kampanye mengunakan fasilitas negara, Jokowi pun dengan terang-terangan dengan mudah merubah aturan perundang-undangan untuk memudahkan menteri-menteri pendukung Prabowo-Gibran untuk berkampanye dan memenangkan Prabowo-Gibran itu adalah potret Pemilu 2024 yang kami anggap paling buruk sepanjang saya pribadi mengikuti proses Pemilu," beber Amin

Amin juga menyatakan, Pilpres dipenuhi teror dan intimidasi.

"Ada banyak kepala desa yang mengakui atau menceritakan ke kami bagaimana dia diteror, bagaimana dia diintimidasi, bagaimana keadaan desa dijadikan alat untuk meneror agar kepala-kepala desa mengikuti kehendak dan permintaan presiden Jokowi, sayangnya semua kepala desa itu tidak mau bersaksi atas peristiwa-peristiwa yang dialami, merek mau bercerita dengan kita tetapi mereka tidak mau menjadi saksi karena mereka takut akan keselamatan diri mereka sendiri," ucap Amin.

Ada juga fakta di lapangan bahwa masyarakat yang tidak memilih Prabowo-Gibran akan dicoret dari penerima bansos.

"Itu real terjadi di lapangan dan itu cerita masyarakat di desa-desa dan sayangnya mereka tidak mau menjadi saksi. Ini fakta yang kami lihat, kami dengar, yang kami temukan, yang kami alami di lapangan di desa tempat kami sendiri memilih," tutup Amin.