Daya Beli Masih Terpuruk, Properti "Mati Suri"
Properti mengalami kejatuhan sejak awal April 2020. Padahal di akhir kuartal IV 2019 properti mencatat progres sangat menggembirakan.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Daya beli dan konsumsi masyarakat masih mengalami kontraksi tinggi akibat resesi. Salah satu sektor paling terpukul adalah industri properti, yang dalam 7 bulan terakhir menurun sangat tajam.
"Kalau disebut mati tidak juga. Tapi dibilang ada progres, nyaris tak ada. Ya kira kira mati suri lah," ucap Suyuti Badaruddin, pengusaha properti Sulsel, Ahad (17/1/2021).
Menurut Suyuti, properti mengalami kejatuhan sejak awal April 2020. Padahal di akhir kuartal IV 2019 properti mencatat progres sangat menggembirakan.
Pada real estate kelas menengah terjadi kenaikan melebihi empat tahun terakhir. Tapi kebangkitan itu kata Suyuti tak bertahan lama. Setelah PSBB pada April 2020, konsumen mulai menahan transaksi.
"Persis Oktober 2020 kita resesi. Di sini puncak kejatuhan properti. Sebenarnya konsumen masih punya keinginan membeli. Masih besar. Karena kebutuhan perumahan di Sulsel cukup tinggi. Tapi kebanyakan konsumen menahan dana mereka. Menunggu sampai situasi membaik," paparnya.
Kendala utama sulitnya kebangkitan properti karena relaksasi sektor ini memang nyaris tak ada. Terutama pada kelunakan KPR perbankan. Di mana konsumen pada situasi pandemi membutuhkan banyak program stimulus.
"Kita berharap sebenarnya ada stimulus khusus bagi properti di masa pandemi. Ini agar bisa mendorong naiknya daya beli," harap Suyuti.
Jika tidak, maka harapan satu satunya adalah bagaimana pemulihan ekonomi terjadi tahun ini. Setidaknya pada semester 2 nanti ada kenaikan daya konsumsi dan tidak ada kenaikan pada komponen komponen penyangga ekonomi seperti tarif dasar listrik dan BBM.
"Kita harap listrik dan BBM tak naik. Karena ini komponen yang paling rentan menaikkan sektor sektor lain," katanya.
Sebelumnya pemerintah memastikan tak menaikkan tarif dasar listrik di kuartal I 2021. Ketetapan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi.
Kalangan pengusaha menyambut baik keputusan itu. Hanya saja penundaan kenaikan diharapkan bisa lebih panjang untuk merangsang normalisasi dunia usaha.
"Kami rasa tidak cukup kalau hanya sampai kuartal I. Kalau di kuartal II ada kenaikan akan memengaruhi situasi dunia usaha. Karena ekonomi belum sepenuhnya pulih di kuartal II," terang Suyuti.
Suyuti mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional butuh waktu panjang. Untuk mendorong kebangkitan semua sektor, harus ada ada stimulus pada tarif dasar listrik dan BBM.
Setidaknya kenaikan TDL ditahan hingga akhir semester dua 2021. Begitu juga BBM proses penyesuaian harga harus ditunda sampai efek pandemi tak lagi memengaruhi ekonomi.
"Kalau misalnya Juni ada kenaikan tarif listrik, lalu BBM premium dihapus secara nasional, ini akan memberi banyak pengaruh. Jangan sampai ada kenaikan. Karena ekonomi akan kembali tidak stabil," terang Suyuti.
Karena itu Suyuti berpendapat, akan lebih kondusif jika pemerintah menjamin kenaikan TDL hingga akhir tahun. Sebab tahun ini adalah tahun pemulihan yang sangat sensitif bagi dunia usaha.
