Senin, 01 April 2024 10:22

Masa Jabatan Kades Kini 8 Tahun, Sosiolog: Harusnya Dibarengi Peningkatan Kinerja

Fenomena urbanisasi masih jadi problem sosial. (Ilustrasi)
Fenomena urbanisasi masih jadi problem sosial. (Ilustrasi)

Belum sejahteranya kehidupan di desa, bisa disebabkan banyak faktor. Pertama menurut Andi, tidak ada terobosan ekonomi di desa.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Sosiolog Andi Armin Samsuddin mengatakan, masa jabatan kepala desa yang kini bertambah menjadi 8 tahun harusnya dibarengi dengan peningkatan kinerja. Masyarakat di desa harus lebih sejahtera dan angka urbanisasi bisa ditekan.

"Jangan sampai masa jabatan bertambah tetapi tren kesejahteraan masyarakat desa justru makin mundur. Parameter kesejahteraan desa itu sebenarnya sederhana. Kalau angka urbanisasi turun artinya kehidupan di desa sudah lebih baik," jelas Andi, Senin (1/4/2024).

Sebaliknya kata Andi, jika angka urbanisasi masih cenderung tinggi, itu berarti kehidupan di desa belum benar benar menjanjikan. Karenanya, pemerintah harus mengukur keberhasilan kepala desa dari parameter urbanisasi.

Baca Juga

"Sebab dalam satu dekade terakhir angka urbanisasi masih sangat tinggi. Padahal sudah ada dana desa. Ini memberi kita cerminan bahwa dana desa belum mampu menyejahterakan rakyat," ujar Andi.

Belum sejahteranya kehidupan di desa, bisa disebabkan banyak faktor. Pertama menurut Andi, tidak ada terobosan ekonomi di desa.

Kedua, dana desa belum menyentuh kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Kata Andi, kepala desa baru sebatas memimpin desa, belum menjadi pembawa perubahan.

"Padahal kepala desa itu diharapkan jadi pembawa perubahan. Dana desa masih lebih dominan dimanfaatkan dialokasikan untuk kepentingan parsial. Tidak secara konferehensif," paparnya.

Revisi UU Desa Disahkan DPR

DPR RI mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Mulanya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah.

Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada peserta sidang.

"Setuju," jawab peserta sidang diikuti ketukan palu pengesahan.

Diketahui, revisi UU Desa ini telah disetujui tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari lalu. Salah satu poin krusial dalam revisi UU itu kini mengatur masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Sebelumnya, Baleg DPR menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panja Baleg DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin, 5 Februari 2024.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek menuturkan, salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi UU Desa adalah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun yang bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.

"Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak UU Desa itu direvisi dan sudah kita tangkap itu menjadi usulan inisiatif DPR," ujarnya.

Hasil kesepakatan tersebut, secara resmi disetujui oleh sembilan Fraksi DPR pada Pembahasan Tingkat 1 dalam rapat. Kemudian, hasil Panja Pembahasan Tingkat 1 dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Editor : Muh. Syakir
#Urabanisasi #Dana Desa #UU Desa
Berikan Komentar Anda