Ketua DPRD Tolikara Tolak Vaksin: Belum Teruji, Kami tak Mau Jadi Korban

TOLIKARA, PEDOMANMEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat Kabupaten Tolikara, Papua menolak vaksinasi Covid-19. Vaksin Sinovac dinilai belum teruji efektif. Warga tak mau jadi kelinci percobaan.

Ketegasan penolakan disampaikan secara resmi oleh Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo saat pembukaan sidang paripurna III masa persidangan III DPRD Tolikara tentang APBD Induk Tolikara tahun 2021 pantauan PEDOMANMEDIA, Sabtu, (23/1/2021).

“Barang itukan bahan kimia yang mau dimasukan dalam tubuh manusia. Sedangkan negara-negara maju belum menemukan vaksin virus Corona ini. vaksin ini juga belum teruji baik. Hanya secara nasional sudah, tetapi itu hanya penyebarannya di dalam negeri saja, secara ilmuan belum jelas, sampai sekarangpun belum jelas. Di Dunia manapun (secara Internasional) vaksin ini belum ketemu,” tegasnya.

Karena alasan itu, lanjut Wanimbo, ia tidak mengizinkan vaksin yang disalurkan oleh pemerintah pusat masuk ke Tolikara untuk vaksinasi rakyat. Ia mau vaksin tersebut benar-benar teruji secara internasional. 

“Pemerintah mau vaksin tersebut berlaku di setiap daerah. Kami dari Kabupaten Tolikara menolak. Kami mau vaksin tersebut benar-benar teruji. Apalagi barang ini terbuat dari bahan kimia, jika dimasukan ke dalam tubuh manusia, rakyat akan menjadi korban,” ungkap legislator termuda itu.

Untuk itu, DPRD Tolikara melarang keras vaksin tersebut masuk ke Kabupaten Tolikara. Menurutnya, vaksin belum ditemukan di negara maju.

Sementara Indonesia adalah negara berkembang. Oleh karenanya, Ia meragukan vaksin yang disuntikkan ke tubuh presiden.

“Apakah benar vaksinnya atau apa begitu, inikan tidak jelas. Bisa saja masyarakat pake vaksinnya, pejabat nanti tidak pake begitu. Jadi karena vaksin ini bahan kimia, Kami DPRD menolak tegas demi rakyat kita di Tolikara,” kata Ketua NasDem Tolikara itu.

Sementara itu, warga Tolikara menyambut baik dan sangat setuju dengan pernyataan penolakan vaksin Covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat. 

“Harga saja tingkat-tingkat (berbeda) dan yang divaksin kita baca di berita banyak yang masuk rumah sakit. Vaksin berbahaya, jadi kami warga Tolikara menolak dan sangat mendukung pernyataan Ketua. Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Tolikara,” kata Sitiarni warga masyarakat Tolikara, Sabtu, (23/1/2021) di Karubaga.

Sitiarni menjelaskan, bahwa vaksin dijual dengan harga yang berbeda dan ada 5 tingkatan harga, maka ia menilai ada unsur bisnis di dalamnya.

Hal senada disampaikan oleh Yuan Wamafma. Ia sangat mendukung pernyataan Ketua DPRD Tolikara dan menolak vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena minimnya informasi dan dampak dari efek sampingnya. 

“Saya secara pribadi dan keluarga, sangat mendukung pernyataan Ketua DPRD Tolikara. Pemerintah pusat dan daerah jangan terburu-buru melakukan vaksin. Karena kami belum tahu tentang vaksin tersebut, masyarakat juga belum tahu banyak. Sosialiasikan dulu, supaya masyarakat paham,” paparnya.

Yuan Wamafma menambahkan, bahwa produk ini diperuntukan untuk siapa?Kemudian setelah divaksin, apakah kita akan sehat betul atau tidak?

Menurutnya, informasi tentang vaksin ini kurang disosialisasikan. “Kami sepakat dengan saudara Ketua DPRD Tolikara,” kata Yuan Wamafma.

Ia sempat mendapat surat persetujuan dari pemerintah, bagi anak yang sekolah di Kota Jayapura untuk dilakukan vaksinasi kepada anaknya.

“Vaksinasi oleh pemerintah kota Jayapura tidak boleh terburu-buru. Pemerintah harus memberikan sosialiasi dampak positif dan negatif nya, apa jaminan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan jika sakit, apa jaminan asuransi jika sakit dan meninggal setelah divaksin,” terangnya.