Sabtu, 23 Januari 2021 20:36

Tak Netral Tangani Masalah Sengketa Lahan, Kades Mastur Malra Harus Dievaluasi

Pihak tergugat bertemu Camat Kei Kecil Timur menyampaikan keluh kesahnya.
Pihak tergugat bertemu Camat Kei Kecil Timur menyampaikan keluh kesahnya.

Kepala Desa Mastur dianggap berpihak kepada pihak penggugat.

MALRA, PEDOMANMEDIA – Penyelesaian konflik sengketa lahan SMK Teknologi Azzahara Mastur, Kei Kecil Timur (KKT), Maluku Tenggara (Malra) tidak kunjung usai.

Kondisi ini membuat pihak tergugat kesal. Mereka merasa dirugikan. Sebab, Kepala Desa Mastur, Ahmad Insya Matdoan dianggap tidak netral dalam menangani masalah.

Bahkan penyelesaian masalah secara adat telah dilakukan. Sekolah pun jadi korban. Ditutup dengan palang yang menggunakan simbol adat "sasi".

Baca Juga

Permasalahan ini pun telah sampai ke telinga camat setempat. Setelah pihak tergugat, Ali Hanafi Reliubun menemui Camat KKT di kantor kecamatan, di Desa Rumaat, Sabtu (23/01/2021).

Ali Hanafi kepada camat berkeluh. Selain Kepala Desa Mastur, dia juga menyampaikan ketidaknetralan Badan Permusyawaratan Adat.

Dengan begitu, dia meminta agar Kepala Desa Mastur segera dievaluasi. Yang juga dengan sengaja mengulur waktu penyelesaian konflik tanah tersebut.

"Jadi begini pak, sesuai kesepakatan yang dibuat bersama di kantor Polsek KKT tertanggal 11 Januari 2021 itu, berbunyi kedua pihak bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan dalam sidang adat. Berarti masalah ini sudah dikembalikan kepolisian dan ditangani oleh kepala desa bersama perangkat adat di desa. Namun sampai sekarang tidak ada niat serta komunikasi dan koordinasi yang baik dalam upaya menyelesaikan bersama," terang Ali Hanafi ke Camat KKT.

Kepala Desa Mastur pun, lanjut Ali Hanafi diindikasikan telah mempertemukan pihak penggugat dengan Dewan Raja. Tanpa melibatkan pihaknya selaku tergugat.

"Nah dasar inilah kenapa saya sampaikan bahwa kades sudah berlawanan dengan surat kesepakatan untuk menyelesaikan bersama. Dan punya keberpihakan terhadap pihak penggugat. Maka perlu kami adukan serta meminta camat untuk segera mengevaluasi kinerja dan menindak tegas serta menindaklanjuti terkait proses penyelesaian," pungkasnya.

Meski begitu, berdasar informasi yang diperoleh Ali Hanafi, saat itu Kepala Desa Mastur bersama pihak penggugat ditolak dan diusir Bapak Raja.

Itu karena mereka dianggap membuat kericuhan dan tidak beretika dalam upaya penyelesaian masalah. Juga dinilai tidak menghargai pimpinan adat tertinggi di wilayahnya karena tindakan pemalangan sekolah dengan menggunakan simbol adat.

"Dari berbagai cara yang dilakukan oleh kepala desa inilah maka kami dapat mengindikasikan bahkan bisa dikatakan terbukti bahwa kades ini punya keberpihakan kepada penggugat. Dan sengaja mengantar pihak penggugat membuat kericuhan agar masalah ini mengambang dan tidak disidangkan di dewan raja," papar Ali Hanafi lagi.

Ali Hanafi dalam kesempatan ini juga menyampaikan keterlibatan Kepala Desa Tenbuk. Diindikasikan juga turut mendukung pihak penggugat untuk melakukan aksi pemalangan tanah tersebut.

"Pak camat, saya juga minta agar selain kades Mastur panggil juga pejabat Kepala Desa Tenbuk saudara Mohamad Said Reliubun. Kenapa harus dipanggil, karena tanah milik ayahnya almarhum Hasan Reliubun yang kami beli dan sudah dibayar tuntas sisanya Rp40.000.000, yang sebelumnya Rp10.000.000 sudah dibayarkan pada almarhum ayahnya," sebutnya jelas.

"Namun ketika dipasang palang, beliau tidak mampu untuk turun dan cabut palang/sasi tersebut. Jadi kami anggap sebuah penghianatan juga terhadap kami," tukas Ali Hanafi melanjutkan.

Menanggapinya, Camat KKT, Abas A Renwarin mengucapkan terima kasihnya kepada Ali Hanafi. Yang telah melaporkan hal tersebut.

Sebagaimana kata dia, pihaknya juga telah mengantongi data terkait permasalahan yang ditangani Kepala Desa Mastur.

"Sebelumnya saya sampaikan terimakasih karena dengan adanya laporan dari masyarakat pihak tergugat ini semakin memperkuat informasi yang kami dapatkan dalam upaya membantu menyelesaikan. Saya sangat peduli dengan permasalahan ini, kenapa? karena yang pertama persoalan adat, yang kedua persoalan pendidikan masyarakat di kecamatan ini," timpal Abas.

"Saya akan secepatnya panggil dan evaluasi kedua orang ini secara garis perintah saya ke mereka. Dan setelah itu, kalau tidak mampu selesaikan maka kita upayakan ada cara berikut yang mungkin bisa bersama kita rembuk dan diselesaikan. Namun jika tidak, maka saya terpaksa dan Kapolsek KKT akan melepas dan menarik pernyataan tersebut," tegas Abas.

Abas pun mengaku akan segera berkoordinasi dengan Wali Kota Tual. Pertemuan ketiga akan digelar kembali pada Senin (25/01/2021) pekan depan. (*/Daniel Mituduan)

Editor : Budi Santoso
#Sengketa Lahan #Camat Kei Kecil Timur #Kepala Desa Mastur
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer