Redaksi : Minggu, 27 Oktober 2024 18:01
Mahfud MD. (Foto: INT)

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapat pujian dari pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD atas ketegasannya menindak pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti terlibat praktik korupsi. 

Sikap ini dinilai Mahfud sebagai langkah penting dalam menjaga nama baik institusi.

Melalui akun X nya @mohmahfudmd, Mahfud mengunggah cuplikan video wawancara Amran soal sanksi yang diberikan kepada PNS Kementan yang terbukti menerima fee proyek pengadaan dari pengusaha.

"Bagus. Harus begitu, Pak Menteri. Di institusi Pemerintah harus tegas, tidak boleh ada paranoid solidarity (solidaritas kalap)," kata mantan Menko Polhukam itu, Sabtu (26/10/2024).

Mahfud menjelaskan, solidaritas kalap adalah sikap selalu ingin melindungi teman sejawat agar institusi tak tercemar, sehingga kerap berujung pada banyaknya kasus yang ditutup-tutupi. Oleh karenanya, langkah Amran dinilai sangat tepat.

"Lanjut, Pak Mentan," seru mantan Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) itu kepada tokoh nasional asal Sulawesi Selatan tersebut.

Mentan Amran diketahui telah mencopot tiga orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum menerima suap. Total suap yang diterima bawahannya itu bahkan mencapai Rp 10 Miliar.

"Saya langsung copot, bahkan dalam waktu dekat bisa saya pecat," ujar Amran dalam keterangan beberapa waktu lalu.

Ketua IKA Unhas ini menegaskan, pencopotan dilakukan cepat bahkan dalam hitungan menit. Langkah ini dilakukan demi memperkuat komitmen Kementerian Pertanian dalam menjaga integritas dan membumi hanguskan praktif korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan semua orang.

"Tadi malam kami dapat laporan, kemudian hari ini kami panggil lalu dalam waktu 5 menit saya copot. Kenapa? Karena yang 3 orang ini sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar dan ini sudah berproses di penegak hukum," katanya.

Amran memastikan, selama menjabat, tindakan korupsi atau pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bakal dibabat habis. Ia menegaskan, tak ada kompromi bagi pelaku yang melanggar hukum apalagi sampai merugikan kepentingan petani.

"Kami terus menjaga lembaga ini agar tidak terjadi pelanggaran," tegas dia.