Jumat, 29 Januari 2021 15:20

Parpol Beda Pendapat Soal Pilkada Serentak, Golkar Usul Mundur 2024

Ilustrasi (INT)
Ilustrasi (INT)

Partai Golkar misalnya condong pada opsi pilkada 2024. Partai beringin juga mengusul agar UU Pemilu tak perlu direvisi.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Revisi UU Pemilu kembali memicu perdebatan antarpartai politik. Dalam draf UU mengisyaratkan pilkada digelar 2022 dan 2023. Namun sebagian parpol menginginkan mundur di 2024.

Partai Golkar misalnya condong pada opsi pilkada 2024. Partai beringin juga mengusul agar UU Pemilu tak perlu direvisi.

"UU Pemilu kan baru disahkan 2016. Saya kira rasional kalau ada yang menginginkan revisi ditunda dulu. Karena terlalu dini menilai berhasil tidaknya UU ini. Harusnya ini berjalan dululah. Jangan terlalu dipaksakan revisi," ujar Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman, Jumat (29/1/2021).

Baca Juga

Maman mengatakan, tidak ada yang dirugikan jika pilkada serentak digelar 2024. Para kepala daerah yang habis masa jabatannya tahun 2022 dan 2023 tak masalah jika pilkada ditarik ke 2024.

"UU Pilkada sekarang tidak merugikan para kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023 dan ingin maju lagi. Saya kira nda masalah. Kepentingan politiknya tidak akan terganggu," papar Maman.

menyebut UU Pemilu yang berlaku saat ini disahkan tahun 2016, sehingga tidak terkait dengan kepentingan politik kepala daerah yang habis masa jabatan 2022/2023.

Kata Maman, kepala daerah yang terpilih di 2017 dan 2018 sebenarnya sudah tahu bahwa pilkada serentak digelar 2024. Secara psikologi mereka siap dengan penundaan itu.

Maman menjelaskan, UU Pilkada tak mendesak untuk direvisi. UU ini masih cukup sejalan dengan kondisi politik yang ada.

Sehingga upaya untuk mendorong revisi tak terlalu relevan. Yang dibutuhkan sekarang kata Maman adalah memaksimalkan penerapan UU dalam pelaksanaan pilkada agar menghasilkan pilkada yang berkualitas.

 

Editor : Muh. Syakir
#Revisi UU Pemilu #Pilkada Serentak 2024 #Partai Golkar
Berikan Komentar Anda