Soal Dugaan Penyimpangan Dana BOK, Kadis Kesehatan Torut Tunjuk PPTK

TORUT, PEDOMANMEDIA - Kepala Dinas Kesehatan Toraja Utara Elisabeth mengaku mengetahui persis rincian pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun ini. Elizabeth menyebut, mengenai rincian dan realisasi pencairan dana menjadi tanggung jawab PPTK.

"Saya tahu garis besarnya program apa yang dibiayai. Tapi kalau minta rincian, apalagi realisasi ya tentu secara akuratnya ada di PPTK. Karena saya belum diberikan laporannya," kata Elisabeth kepada PEDOMANMEDIA, Jumat (20/12/2024).

Hal ini diutarakan Elisabeth menjawab adanya dugaan penyimpangan pada penggunaan dana BOK Pemkab Torut. Dana BOK Torut tahun ini sebesar Rp5 miliar lebih.

Dana itu dialokasikan untuk program di Dinkes dan sejumlah puskesmas.

Puskesmas Pangalla salah satu yang menerima alokasi terbesar yakni mencapai Rp1,2 miliar.

Menurut Elisabeth, ia belum tahu persis rincian anggaran Rp5 miliar dialokasikan ke mana. Ia mengaku belum menerima rekapan SPM.

"Pastinya SPM saya yang tanda tangan. Isi kegiatan di SPM saya tahu, jumlah yang dibayarkan juga saya tahu. Tapi saya tidak membuat rekapan dari SPM (rekap kegiatan, rekap pembayaran). Karena selesai di PPTK," ungkap Elisabeth.

Sebelumnya terungkap bahwa anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pangalla', Kabupaten Toraja Utara mencapai Rp1,2 miliar di 2024. Dari anggaran ini, sekitar Rp800 juta habis untuk program masak-masak di beberapa lembang.

Selain untuk masak-masak, sebagian juga dialokasikan untuk menutupi biaya operasional petugas kesehatan.

Hal ini diungkapkan Kepala Puskesmas Pangalla', Jhon Padidi, Kamis (19/12/2024). Jhon menuturkan, anggaran yang digunakan sesuai dengan juknis dari pusat.

"Jadi saya mau sampaikan bahwa dana BOK yang kami kelola sebanyak Rp1,2 miliar. Kami belanjakan sesuai dengan petunjuk dari pusat karena juknisnya dari sana," kata Jhon.

Jhon menjelaskan bahwa dari anggaran Rp1,2 miliar sekitar Rp400 juta digunakan untuk kegiatan PMT. Sisanya sekitar Rp800 juta habis untuk menjalankan program mengajar ibu - ibu masak di lembang.

"Selain itu, juga untuk menutupi biaya operasional kami. Anggaran kegiatan pemberian makanan tambahan ke ibu hamil KEK (Kekurang Energi Kalori) mereka dimasakan makanan oleh kader anggaran Rp400 juta lebih, sedangkan yang lainnya untuk kegitan formatif di dalamnya kegiatan vaksinasi dan penyuluhan kemudian insentif berbasis kinerja puskesmas," beber Jhon.

Jhon mengaku, sebenarnya data-data ini dilarang untuk dipublikasikan ke media. Namun dirinya justru ingin membukanya agar diketahui publik.

"Tadi saya dihubungi anggota saya katanya Sekretaris Dinas (Sekdis Kesehatan Torut) menelepon dari dalam supaya data BOK jangan disampaikan ke media. Tapi saya tidak terlalu peduli dengan tekanan begitu. Saya buka saja karena ini kan memang harus diketahui publik," kata Jhon.

APH Diminta Usut Dana BOK Pemkab Torut

Sebelumnya aparat penegak hukum (APH) diminta mengusut dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Pemkab Toraja Utara. Dana BOK terindikasi salah sasaran.

"Kami minta APH segera mengusut penggunaan dana BOK. Sebab ada indikasi dana BOK 2024 tersalur ke peruntukan yang tidak seharusnya," ujar tokoh masyarakat Toraja Utara Manto' Saurante kepada PEDOMANMEDIA, Selasa (17/12/2024).

Dijelaskan Manto, anggaran BOK 2024 mencapai Rp5,4 miliar. Selama ini, Dinkes dinilai tak transparan dalam pengelolaan dana BOK.

"Karena itu kami minta APH menelusuri ke mana saja dana BOK dialokasikan. Ada indikasi alokasi BOK menyimpang dari juknis atau bagaimana jangan sampai ada yang tumpang tindih atau tidak sesuai," jelas Manto'.

Manto juga menyoroti proses pencarian anggaran yang diduga menyalahi juknis. Kata dia, ada proses yang dilaporkan keliru sehingga berpotensi menyalahi prosedur administratif.

"Nah ini juga perlu ditelusuri. Saya yakin itu akan tergambar dalan laporan BPK nanti. Karena itu akan jadi temuan," imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Pemkab Torut Irawaty mengatakan, dana BOK tersalur berdasarkan program yang ada. Namun jika benar ada dugaan penyimpangan dia bersedia memberikan penjelasan.

"Iya benar anggarannya BOK itu sebanyak Rp5.412.124.000 miliar. Sebagian dikelola di Dinkes dan sebagian dikelola langsung oleh puskesmas - puskesmas. Jadi kalau memang ada laporan dugaan penyimpangan kita siap diperiksa. Kalau memang ada yang melaporkan kami, saya siap sekali," kata Irawaty.

Irawaty mengaku hanya menjalankan program. Ia menyebut, tak tahu menahu soal progres pencairan anggaran.

"Kalau masalah progres pencairannya saya tidak kuasa pasti karena mau dibuka kan lagi RAB nya itu. Kalau mau info lebih jelas silakan temui PPK-nya Pak Yosep. Namun beliau sekarang lagi tugas luar," jelas Irawaty.