Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel, Sudirman-Fatma Diadang Efisiensi Anggaran

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - DPRD Sulawesi Selatan menetapkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2025 - 2030. Penetapan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Jumat, 7 Februari 2025.

Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sulsel. Termasuk soal efisiensi anggaran yang harus dilakukan saat ini.

"Saya mengajak kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang baru. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, koordinasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas selama lima tahun ke depan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi fokus utama, sesuai arahan Presiden, guna mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu, Fadjry juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi di Sulsel.

"Dalam satu bulan terakhir, kami telah membentuk Satgas Pertumbuhan Investasi. Peningkatan investasi bukan hal yang mudah, tetapi dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapainya," tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, serta seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras mengawal proses Pilkada sehingga berjalan aman, damai, dan lancar.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, secara resmi mengumumkan hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih oleh KPU Provinsi.

Berdasarkan hasil rapat paripurna, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025-2030, dengan perolehan suara sebanyak 3.014.255 suara (65,32%) dari total suara sah.

Keputusan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan dan penetapan resmi.