LBH Minta Kemendikti Dorong Audit pada Proyek Rp87 M di UNM: Banyak Kejanggalan

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - LBH Jakarta bersama para peneliti antikorupsi mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mendorong dilakukannya audit terhadap paket proyek revitalisasi bernilai Rp87 miliar di Universitas Negeri Makassar (UNM). LBH menilai, audit perlu dilakukan untuk mengukur potensi kerugian negara di proyek ini.

"Satu-satunya yang bisa dijadikan parameter adalah audit. Audit bisa mengukur di mana potensi kerugian negara dari proyek ini. Dan kami minta Kemendikti lebih proaktif," ujar

Peneliti Antikorupsi Jakarta Perwakilan Sulsel, Mulyadi kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (6/3/2025).

Menurut Mulyadi, selain audit, Kemendikti juga harus melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek di UNM. Ia meminta pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu diteliti secara personal.

"Evaluasi ini penting agar tergambar apakah pihak-pihak yang terlibat dalam proyek sudah sesuai kapasitas dan mekanisme. Sebab ada dugaan penunjukan PPK di seluruh proyek ini menabrak aturan main," terang Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan telaah dokumen proyek. Dari hasil temuan, ada beberapa celah penyimpangan yang mengarah pada tindakan melawan hukum.

"Tapi itu akan ditelaah lagi. Makanya dibutuhkan audit untuk memperkuat temuan yang ada," ucapnya.

Dari proses itu kata Mulyadi, antara telaah dokumen dan hasil audit bisa ditarik asumsi layak tidaknya kasus ini untuk diteruskan ke proses hukum.

"Dari gambaran awal sebenarnya sudah cukup layak untuk dilaporkan ke APH. Tetapi kita memberi ruang kepada Kemendikti dulu untuk evaluasi menyeluruh," jelasnya.

Mulyadi juga menilai, ini adalah momentum tepat untuk bersih-bersih. Ia mengemukakan, selama ini kampus selalu menjadi tempat paling terselubung dari tindakan-tindakan koruptif. Padahal nilai proyek Kemendikti di kampus terbilang fantastis.

"Jadi ini bisa jadi pintu masuk bagi APH untuk bersih-bersih di kampus. Selama ini kan kampus dianggap sebagai tempat aman. Nah sekat itu sekarang harus dibuka," tandas Mulyadi.

Sebelumnya LBH Jakarta mengungkap adanya potensi penyimpangan pada sejumlah proyek di Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2024. Potensi penyimpangan tersebar pada belasan paket pekerjaan dengan nilai total mencapai Rp87 miliar.

"Hasil kalkulasi kami ada sekitar Rp87 miliar yang berpotensi menyimpang. Nilai ini bersumber dari sejumlah proyek di berbagai fakultas yang digulir sepanjang 2024," ujar Koordinator LBH Jakarta Febrian Lubis, Senin (3/3/2025).

Menurut Febrian, pihaknya telah melakukan telaah atas dokumen yang didapatkan. Proyek tersebut kata dia, masuk dalam paket revitalisasi yang terpecah di berbagai item dengan nilai bervariasi.

"Nilai terendah sekitar Rp930 juta. Ada juga beberapa yang bernilai Rp5 miliar. Dan yang tertinggi Rp24 miliar," jelas Febrian.

Febrian menjelaskan, potensi penyimpangan pada proyek ditemukan di beberapa sisi. Pertama, ada indikasi penggelembungan anggaran. Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada seluruh proyek ini ditangani oleh PPK yang diduga tidak memenuhi standar sertifikasi yang dipersyaratkan.

"Proyek ini ditangani oleh satu PPK atas nama Andi Nurkia Agparb. Kami menduga Andi Nurkia ini tidak memiliki sertifikasi A atau B sebagai syarat untuk menangani proyek di atas Rp200 juta. Dia sertifikasi C," kata Febrian.

Sementara proyek yang dia tangani justru bernilai Rp1 miliar hingga Rp24 miliar.

"Dalam aturan itu jelas, PPK dengan sertifikasi C hanya boleh menangani proyek di bawah Rp200 juta. Nah, pertanyaannya, kenapa Andi Nurkia ini bisa menangani proyek bernilai besar," terang dia.

Febrian menegaskan, ini adalah pelanggaran administrasi yang fatal. Ia menyebut, memungkinkan ada persekongkolan kolektif dari atas ke bawah sehingga Andi Nurkia bisa menjadi PPK.

"Di sini jelas ada penyalahgunaan kewenangan. Andi Nurkia pasti tak bekerja sendiri. Ada pihak-pihak yang berperan di belakangnya," tandasnya.

Hasil temuan pihaknya, proyek dengan nilai total Rp87 miliar itu tersebar di berbagai jenis pekerjaan. Di antaranya renovasi gedung perpustakaan senilai Rp402 juta.

Lalu ada pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA sebesar Rp15 miliar, peralatan laboratorium bahasa multimedia Fakultas Bahasa dan Sastra sebesar Rp5 miliar.

"Selanjutnya ada juga pengadaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik sebesar Rp24 miliar. Ini item anggaran yang tersebar. Ini juga ditangani oleh Andi Nurkia," jelas Mulyadi.

Selain itu, ada empat proyek pengadaan dengan nilai Rp4 dan Rp5 miliar. Termasuk Peralatan laboratoirum microteaching dengan nilai Rp5 miliar.

Kemudian proyek standardisasi ruang laboratorium sebesar Rp4 miliar dan pengadaan komputer laboratoium TIK dengan nilai Rp11 miliar.

Rektor UNM: Kami Taat Hukum

Rektor UNM Karta Jayadi mengatakan pihaknya siap jika paket proyek revitalisasi di UNM akhirnya didorong ke proses hukum. Ia menyebut, siapa pun di negeri ini harus taat pada hukum.

"Termasuk UNM siap untuk ini," ujar Karta dalam keterangan tertulis kepada PEDOMANMEDIA, Kamis (6/3/2025).

Hanya saja kata Karta, ada beberapa kejanggalan yang disampaikan LBH Jakarta. Pertama kata dia, nama terduga ditulis lengkap dalam berita.

"Menyebut secara lengkap nama terduga, ini tidak biasa dilakukan dalam dunia hukum. Biasanya menulis/menyebut inisial nama. Misalnya BL (Baco Lolo), SM (Sangkala Mannyambang), IA (Indo Aso)," kata Karta.

Kedua, ia membantah ada proses yang tidak memenuhi prosedur dalam tender proyek.

"Semua pekerjaan/pengadaan melalui e-katalog. Sertifikat PPK terduga masih dimungkinkan sesuai edaran LKPP," ketua Karta.

Ia juga menyoroti nilai penyimpangan yang disebutkan LBH Jakarta yang mencapai Rp87 miliar. Menurut Karta, angka ini terlalu fantastis.

"Waduh ini angka luar biasa besar. Berarti kira-kira total anggarannya bisa mencapai Rp870 miliar rupiah (mendekati 1 T) anggaplah jika rata-rata 10% dari total anggaran yg diselewengkan," ucapnya.

Namun kata Karta, pihaknya tetap siap jika kasus ini berlanjut.

"Saya siap menunggu episode berikutnya, dari kejutan ke kejutan," imbuhnya.