Hari ini Lucky Hakim Dipanggil Kemendagri, Buntut Pelesiran ke Jepang Tanpa Izin
Lucky Hakim juga telah memberikan permintaan maaf kepada Kemendagri. Namun, pihak Kemendagri tetap akan meminta penjelasan.
JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Bupati Indramayu Lucky Hakim dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan penjelasan terkait keberangkatannya ke Jepang yang tanpa izin. Lucky dijadwalkan mengahadap, Selasa hari ini (8/4/2025).
"Hari ini (Bupati Lucky Hakim) diminta menghadap untuk memberi penjelasan. Sudah ada konfirmasi untuk datang," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Selasa (8/4/2025).
Bima mengatakan kegiatan liburan Lucky ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri telah bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.
Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
"Kami meminta segera setelah tiba di Tanah Air, Pak Bupati berikan penjelasan lengkap kepada gubernur dan Kemendagri," kata Bima.
Bima Arya mengatakan Lucky Hakim juga telah memberikan permintaan maaf kepada Kemendagri. Namun, pihak Kemendagri tetap akan meminta penjelasan secara langsung kepada Lucky Hakim.
"Pak Bupati sudah komunikasi dan sampaikan permohonan maaf. Tapi kami minta beliau ke Kemendagri untuk jelaskan secara langsung," kata Bima Arya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyayangkan Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat dan Mendagri. Ia meminta setiap kepala daerah di Jawa Barat mengikuti prosedur yang berlaku.
"Pada dasarnya saya turut kecewa juga ya atas apa yang dilakukan kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin," kata Erwan saat diwawancarai di acara panen raya Kabupaten Majalengka, dilansir, Senin (7/4/2025).
Erwan mengingatkan bahwa aturan terkait perjalanan ke luar negeri oleh kepala daerah, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi, sudah sangat jelas. Bahkan hal itu juga, kata Erwan, telah disinggung Menteri Dalam Negeri pada saat penutupan retret kepala daerah beberapa waktu lalu.
"Padahal sebelumnya, pada saat penutupan retret oleh Pak Mendagri itu dijelaskan, alurnya seperti apa jika akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu perjalanan dinas maupun pribadi. Termasuk untuk berobat saja harus ada izin, apalagi untuk berlibur. Saya berharap ini tidak terjadi lagi di Jawa Barat," ujar Erwan.
Disinggung terkait kemungkinan sanksi untuk Lucky, Erwan menyampaikan akan melihat terlebih dahulu aturan yang berlaku.
"Nanti kita lihat seperti apa aturannya. Apakah teguran pertama, kan harus ada tahapan-tahapannya. Tidak harus langsung berupa sanksi," ucapnya.
