DPR Minta Dalang Bentrok Maut Pilkada di Puncak Jaya Papua Diusut Tuntas

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - DPR RI meminta aparat mengusut tuntas aktor di balik kerusuhan dua pendukung pilkada di Puncak Jaya, Papua yang memakan korban jiwa. DPR RI melihat ada pihak-pihak yang sengaja menebar provokasi hingga memicu pecahnya bentrokan.

"Harus diusut dalang di balik pertikaian itu. Ada pihak yang sengaja memantik api pertikaian di masyarakat sehingga berbuntut panjang," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Ahmad Doli menyayangkan bentrokan tersebut. Doli menuturkan kejadian tersebut akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada selanjutnya.

Dia menyebut perlu ada pertimbangan alternatif pelaksanaan Pilkada.

Doli menyarankan agar KPU segera memanggil kedua pasangan calon (paslon) berserta timnya untuk melakukan rekonsiliasi untuk mengendalikan pendukung mereka. Menurutnya, kedua paslon bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Untuk saat ini, saya kira perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, KPU harus segera berkoordinasi kembali dengan pihak kepolisian untuk memanggil kedua pasangan calon dan tim inti masing-masing untuk melakukan rekonsiliasi dan kesepakatan/perjanjian bersama untuk dapat mengendalikan para pendukungnya masing-masing. Kedua pasangan calon harus ikut merasa bertanggung jawab atas situasi buruk seperti itu," jelasnya.

Dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menangani persoalan tersebut. Serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kedua, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, harus ikut turun tangan langsung, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu penciptaan kondisi untuk kembali kondusif," imbuhnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong kasus bentrokan maut antarpendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya dibawa ke ranah hukum. Komisi II mengatakan perlu ada evaluasi supaya kejadian serupa tak terulang.

"Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum dalam hal ini adalah hukum pidana," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (7/3/2025).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Papua kerap mendatangkan konflik sehingga perlu adanya evaluasi. Rifqinizamy berharap kejadian itu menjadi pembelajaran.

Bentrokan Terjadi Sejak Lama

Bentrokan terkait pilkada itu sudah terjadi sejak lama. Polisi menyampaikan bentrokan kembali terjadi pada Jumat (4/4). Namun, Polisi belum bisa memastikan berapa orang yang menjadi korban.

"Bentrokan yang kembali terjadi sejak Rabu itu telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan harta di Kabupaten Puncak Jaya," kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, dikutip Jumat (4/4/2025).

Polisi menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) memanfaatkan panasnya situasi politik saat pelaksanaan Pilkada. Disebutkan, sejumlah korban tewas akibat terkena tembakan senjata api (senpi) yang diduga dilakukan oleh KKB.

Tercatat, 12 orang tewas dan 653 orang lainnya terluka akibat bentrok antarpendukung Pilbup Puncak Jaya yang terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.

"Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya," kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani.

"Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia," kata Wakapolda Papua ini.

Dua kubu yang terlibat bentrokan ialah pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dengan pendukung paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga.

"Rinciannya 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02," kata Wakapolda Papua ini.

Selain menyebabkan korban luka dan korban jiwa, bentrokan juga menyebabkan kerugian material dengan nilai cukup besar karena 201 bangunan terbakar, dengan objek terbakar terbanyak ialah 196 unit rumah warga.