DPRD Pastikan Sejumlah Jalan Provinsi di Wajo Masuk Prioritas 2025

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Komisi III DPRD Kabupaten Wajo menerima kepastian dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan terkait rencana pembangunan ruas jalan provinsi di wilayah Wajo. Ada beberapa yang masuk dalam skala prioritas 2025.

Kepastian diterima usai Komisi III bertemu tim Dinas Bina Marga di Makassar, Rabu (23/4/2025). Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi III Andi Bayuni Marzuki bersama Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi.

"Alhamdulillah, apa yang disampaikan Pak Gubernur pada peringatan Hari Jadi Wajo sudah masuk dalam perencanaan untuk tahun 2025, walaupun sifatnya parsial dalam bentuk paket maupun dalam kecenderungannya multi-years," ungkap Ketua Komisi III, Andi Bayuni Marzuki seusai pertemuan.

Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Plt Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, H. Nihaya, terungkap beberapa ruas jalan prioritas yang akan mendapat perhatian khusus, terutama jalur-jalur dengan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang padat. Meliputi ruas Anabanua-ImpaImpa, ruas Anabanua-Belawa, ruas Atapangnge-Doping, dan ruas Ulugalung-Salonro.

Kabar menggembirakan lainnya adalah kepastian untuk Jalur Peneki-Kolampu yang sebelumnya dibatalkan anggarannya akibat efisiensi dana DAU sekitar 18 miliar. Plt. Sekretaris Dinas Bina Marga membenarkan bahwa Gubernur telah berkomitmen mengupayakan kembali pendanaan proyek tersebut melalui APBD Provinsi meskipun pelaksanaannya bersifat multi-years.

"Di samping itu juga ada beberapa ruas yang ada di Bone, Soppeng, Sinjai, dan Sidrap yang mungkin ada dalam satu paket dengan jalan-jalan yang ada di Wajo," tambah Andi Bayuni.

Tak hanya fokus pada infrastruktur jalan, dalam kesempatan tersebut Komisi III DPRD Wajo juga mengusulkan perbaikan seluruh sistem irigasi yang ada di Kabupaten Wajo. Usulan ini terutama menekankan pada penanganan sawah-sawah tadah hujan yang membutuhkan sistem irigasi baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Inisiatif ini menunjukkan komitmen DPRD Wajo dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada transportasi tetapi juga pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, jika semua tahapan perencanaan berjalan lancar, kontrak pelaksanaan pembangunan diperkirakan baru akan dimulai pada Oktober 2025. Hal ini mengingat bulan-bulan sebelumnya masih diperlukan untuk tahap perencanaan yang mendetail."Komisi III sangat puas mendengar informasi ini," ungkap anggota rombongan usai pertemuan.

Keberhasilan kunjungan kerja ini menegaskan peran aktif DPRD Kabupaten Wajo dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis yang akan berdampak langsung pada kelancaran transportasi, peningkatan produktivitas pertanian, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Wajo secara keseluruhan.