Kadisdik Toraja Utara Bantah Ada Pengaturan Proyek DAK: Silakan Usut
Proyek DAK pendidikan terindikasi terjadi pengaturan yang melibatkan Pokja dan kontraktor.
TORUT, PEDOMANMEDIA - Kepala Dinas Pendidikan Toraja Utara Martinus Mangatin mengatakan seluruh proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) sekor pendidikan di 2024 berjalan sesuai koridor. Ia menjamin, kegiatan dikerjakan sesuai dengan perencanaan.
"Seluruh proyek DAK 2024 berjalan sesuai perencanaan. Saya juga mendukung jika ada ketimpangan untuk dilaporkan ke APH," ujar Martinus.
Menurutnya, alokasi proyek DAK pendidikan mencapai Rp20 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung PAUD, SD dan SMP dengan penetapan skala prioritas.
"Saya kurang tahu pasti berapa jumlah keseluruhannya. Intinya kalau tidak salah Rp20 miliar lebih untuk kegiatan pembangunan sekolah Paud, SDN dan SMPN. Tetapi seluruh proses yang ada saya kira sudah sesuai mekanisme," ungkap Martinus.
Ia mengungkapkan, hasil kegiatan dari DAK telah diaudit oleh BPKP. Diakui Martinus, dari hasil audit, ditemukan ada kekurangan vollume pekerjaan namun tidak signifikan.
"Kegiatannya sudah selesai dan artinya dananya sudah cair 100% dan ada sedikit temuan BPKP yang masalah kekurangan volume pekerjaan," beber Martinus.
Proyek DAK pendidikan Toraja Utara sempat menuai polemik. Sejumlah pihak menuding ada banyak indikasi ketimpangan pada pelaksanaan proyek.
Tokoh masyarakat Toraja Utara Manto' Salurante mengatakan proyek DAK pendidikan terindikasi terjadi pengaturan yang melibatkan Pokja dan kontraktor.
"Besar dugaan kita proyek tersebut diatur oleh pokja ULP dengan dinas pendidikan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Buktinya saja yang kerja proyek di sini kan orang - orang tertentu ji orang yang dekat dengan mantan Bupati Toraja Utara pada saat itu dalam hal ini Ombas," ungkap Manto'.
Manto' mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa Pokja ULP dan PPK dinas Pendidikan termasuk Kadisdik. Menurutnya, semua ini adalah mata rantai yang tak terpilih dalam pengaturan proyek.
"Besar harapan kita agar ketua Pokja ULP, PPK pada proyek tersebut termasuk Kadisdik diperiksa oleh aparat penegak hukum karena besar dugaan kita mereka semua yang atur termasuk perusahaan yang akan di menangkan. Kalau itu di lakukan yakin dan percaya pasti akan ditahu siapa dalang di dalam pengaturan proyek tersebut. Apalagi ini nilainya cukup besar," pinta Manto'
