JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta TNI mengusut insiden ledakan amunisi yang menewaskan 13 orang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Soleh menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas tragedi ini.
"Tentu ini harus dilakukan investigasi secara menyeluruh agar terang benderang dan apa yang menjadi penyebab terjadinya korban jiwa, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu," kata Oleh Soleh dilansir, Selasa (13/5/2025).
Oleh menegaskan jumlah korban tidak sedikit akibat kejadian itu. Ia meminta investigasi dilakukan secara transparan.
"Korbannya tidak sedikit. Harga nyawa jangan dianggap murah dan enteng. Semoga investigasi yang dilalukan bisa menjadikan masalah ini terang benderang," ucapnya.
Oleh pun menyebut Komisi I DPR RI akan memanggil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta penjelasan yang utuh dan menyeluruh terhadap tragedi ledakan tersebut, sembari memberikan waktu kepada TNI untuk melakukan investigasi.
"Apakah sudah dilakukan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan atau ada kelalaian yang dilakukan oknum TNI dalam pemusnahan?" paparnya.
Oleh memahami memang tidak bisa menduga penyebab kejadian itu, namun dia menilai suatu anomali apabila tiba-tiba ada warga yang masuk dalam lokasi peledakan karena amunisi beracun dan berbahaya.
"Ini yang kami tidak bisa menduga-duga. Maka harus dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab meninggalnya warga sipil dan anggota TNI," ujar legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI itu.
Menurut dia, TNI seharusnya juga dapat belajar dari peristiwa serupa di masa lampau yang pernah terjadi di Cilandak, Jakarta Selatan pada tahun 1980-an.
Terakhir, dia turut menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya belasan orang, baik dari masyarakat sipil maupun TNI, dalam insiden peledakan amunisi kadaluarsa yang terjadi pada Senin.
"Semoga korban yang meninggal dunia dalam keadaan khusnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut," ucapnya.
BERITA TERKAIT
-
DPR Setuju RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026
-
Komisi IX Kaget Nanik Mundur dari Kepala BGN: Presiden Harus Segera Tunjuk Pengganti
-
DPR Jawab Hotman Paris Soal Tersangkakan Febrie Harus Izin Presiden: Tak Ada Aturan
-
Dituding Jalan di Tempat, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Kelar Tahun ini
-
Prabowo Soroti Kinerja Bea Cukai: Kalau Pimpinan tak Mampu Ganti