Tolak Tuntutan AUHM, Rudy: Potensi Penyebaran Covid-19 di Usaha Hiburan Tinggi
Meskipun pekerja hiburan menilai PPKM itu dianggap diskriminatif, Rudy mengatakan hal itu bisa saja menambah penyebaran Covid-19 jika PPKM dicabut.
MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin enggan memenuhi tuntutan pekerja hiburan. Hal itu dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covis-19.
Ia mengatakan, Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyakarat (PPKM) hal yang dilakukan. Sebab, merujuk pada saran pakar epidemiologi, tingkat kasus Covid-19 mulai melandai seiring kebijakan ini diterapkan.
"Kebetulan usaha malam ini yang memang potensinya masih tinggi sehingga harus bersabar dulu kita harus menyelamatkan yang besar itu yang harus disadari oleh teman-teman," katanya.
"Kita perpanjang dulu sampai jam 10. Karena ini saran epidemiologi masih wajib kita dengar untuk menekan laju. Bahkan epidemiologi ingin menyarankan tadinya menyarankan ke jam 9 supaya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Tapi saya katakan jangan kita tetap jam 10 saja karena kita sudah under control," ungkapnya.
Meskipun pekerja hiburan menilai PPKM itu dianggap diskriminatif, Rudy mengatakan hal itu bisa saja menambah penyebaran Covid-19 jika PPKM dicabut.
"Kita harus mengambil sisi berimbang. Ekonomi juga tidak mati total kalau kita berbicara perimbangan berarti tidak mungkin semuanya 100 persen, termasuk ekonominya tidak bisa 100%. Kebetulan saja kegiatan malam ini yang kita anggap masih tinggi potensi penularan di situ," jelasnya.
