Penerimaan Pajak Makassar Belum Optimal, DJP-Pemkot Siap Kolaborasi

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sepakat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka mendorong optimalisasi penerimaan pajak. DJP menilai, potensi pajak Makassar belum tergali secara maksimal.

Hal ini menjadi inti pembicaraan pada pertemuan di Kantor Balai Kota Makassar, kemarin. Pertemuan dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra YFR Hermiyana dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Dialog intensif tersebut bertujuan menyelaraskan persepsi dan menyatukan langkah dalam penguatan kolaborasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Hermiyana menegaskan bahwa DJP siap mendukung penuh Pemerintah Kota Makassar dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. DJP juga tengah memperkenalkan sistem informasi perpajakan terbaru, yang meskipun mengalami sejumlah pembaruan, tetap konsisten dengan regulasi yang berlaku.

“Kami ke sini untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya pajak sebagai tulang punggung pembiayaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Hermiyana.

Dalam implementasinya, DJP berkomitmen memberikan asistensi kepada wajib pajak di Kota Makassar, terutama dalam memahami sistem baru agar mampu menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efisien dan akuntabel.

Sementara itu, Wali Kota Makassar menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan penyesuaian terhadap sistem digital terbaru di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurut Munafri, masa transisi ini menjadi titik krusial dalam meningkatkan kapasitas ASN dan menyusun laporan yang lebih efektif serta transparan.

“Kami berharap bimbingan dan dukungan dari DJP dapat menjadi landasan kuat dalam menjalankan tugas kami secara maksimal,” ujarnya.

Munafri juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas instansi agar setiap program strategis berjalan sesuai dengan perencanaan dan mampu membawa dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kedua belah pihak menyampaikan komitmen untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dan terus mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Kolaborasi antara DJP dan Pemkot Makassar diyakini mampu memperkuat sistem perpajakan daerah sehingga dapat menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan.