Muh. Syakir : Jumat, 08 Agustus 2025 20:01
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat berkunjung ke pulau.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemerintah Kota Makassar akan mendirikan sekolah rakyat di wilayah kepulauan. Sekolah Rakyat akan mulai dibangun tahun ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa inisiatif ini juga mencakup peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak di wilayah kepulauan. Ia menegaskan, wilayah pulau tak boleh lagi tertinggal.

"Saya ingin ada Sekolah Rakyat di pulau. Kalau perlu sekolah  boarding (asrama), kami siapkan tempatnya. Tinggal kami cari aset Pemkot yang memungkinkan untuk dibangun sekolah tersebut," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan dan akses gizi bagi anak-anak di pulau harus setara dengan yang ada di wilayah daratan.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar sedang melakukan pemetaan terhadap aset milik pemerintah yang berada di pulau, terutama di Pulau Barrang Lompo dan Pulau Barrang Caddi. Kedua pulau tersebut dinilai potensial sebagai lokasi awal pembangunan sekolah serta titik distribusi program MBG.

Meskipun terdapat tantangan keterbatasan lahan di wilayah kepulauan, Pemkot Makassar berupaya mencari solusi dengan menjajaki pengecualian tata ruang.

"Kalau kita punya lahan dua hektare, saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman di Kementerian PU, bisa atau tidak pembangunan khusus fasilitas seperti sekolah di pulau. Kalau tidak memungkinkan, kita akan cari solusi membangun secara bertahap dan mandiri," jelas Munafri.

Adapun pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah administratif Kota Makassar adalah Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, Pulau Barrang Lompo, Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu.

Seluruhnya berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kepulauan Sangkarang.

Inisiatif ini tidak hanya mencakup peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pengembangan transportasi dan penguatan ekonomi masyarakat pulau.

"Kami punya perhatian penuh terhadap masyarakat di pulau. Kita tidak ingin pembangunan hanya terjadi di daratan. Potensi dan kebutuhan masyarakat kepulauan harus menjadi prioritas," ia menegaskan.