Penulis: Kezia Dewi
Hari ini, saya melihat di instagram, teman PPI share seruan bagi diaspora Indonesia untuk turut bersuara mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Seruan, yang bagi saya pelajar Indonesia di Eropa sangatlah mengena.
Apalagi diingatkan peran para pelajar Indonesia dulu yang menjadi penggerak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu saya juga teringat beberapa waktu ini mengikuti postingan Salsa Erwina Hutagalung, diaspora Indonesia di Denmark, dan perseteruannya dengan Sahroni, anggota DPR yang rumahnya baru saja di unboxing oleh massa.
Secara umum, 90% reaksi yang muncul dari postingan Salsa itu positif. Selain karena apa yang dikemukakan Salsa ini mewakili apa yang dirasakan masyarakat, namun juga karena Salsa tidak hanya ngamukin anggota DPR, tapi ia juga membantu merumuskan tuntutan apa yang penting disampaikan kepada pemerintah Indonesia.
Termasuk strategi untuk tidak terprovokasi, stay focused bahwa yang bermasalah itu DPR, dan memberi waktu bagi Pemerintah untuk mengambil langkah. Ini kan bagus sekali. Guidelines tuntutan yang disampaikan sangat masuk akal.
Tapi saya sempat melihat di feed saya, setidaknya 3 akun yang bereaksi negatif terhadap Salsa. Ada 1 akun dari orang yang sesuku dengan Salsa, sangat keterlaluan postingannya. Karena ad hominem, menghancurkan kredibilitas Salsa dengan mengungkit – ungkit kalau Salsa dibesarkan oleh single mom. So what gitu loh? Satu – satunya penjelasan, yang ad hominem ini memang penggemar berat rezim, kalau dilihat dari postingan – postingannya.
Ketidaksukaan ketika diaspora ikut komentar ini memang jadi masalah. Sering dikatain, kamu kan di luar Indonesia, ngapain banyak omong? Padahal ini kan wujud kepedulian. Selain itu ada faktor, mungkin kecemburuan yang dibalut dengan ekspektasi tinggi karena dianggap diaspora itu punya privilege. Yes! Diaspora memang punya privilege.
Betul sekali! Selain masalah hidup diaspora relative “mapan”, hal utama yang menjadi privilege diaspora adalah KEBEBASAN! Diaspora lebih bebas untuk bersuara tanpa takut kehilangan pekerjaan atau terancam keselamatannya. Ini satu hal yang terasa sekali bagi saya, dan adalah alasan utama mengapa saya kerasan sekali hidup di Eropa. Di sini, ada kebebasan untuk berpikir dan mengemukakan pikiran.
Privilege yang lain ialah jaringan internasional yang dimiliki diaspora, selain kemampuan berbahasa asing (ga hanya bahasa Inggris), sehingga bisa bersuara lebih di luar Indonesia juga. Ada satu hal lagi yang juga penting, diaspora, terutama yang di negara maju, sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di negara dengan good governance.
Tidak hanya good governance, sebagian juga hidup di welfare state. Pengalaman inilah yang bisa dishare oleh para diaspora dan sudah dilakukan untuk kasus Salsa, dalam 12 tuntutan yang ia sampaikan itu. Misal perkiraan take home pay yang layak bagi anggota DPR. Masyarakat Indonesia, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah, yang mungkin tidak mengenyam Pendidikan tinggi, banyak yang tidak tahu hak – hak nya sebagai warga negara. Termasuk hak menuntut akuntabilitas pada wakil – wakil rakyat dan para pejabat.
Banyak di antara rakyat kecil yang tidak sadar kalau wakil -wakilnya itu berlaku tidak etis dengan menumpuk kekayaan dan memamerkannya. Banyak juga di tengah rakyat Indonesia yang merasa bahwa perilaku korupsi itu normaal… dan mengira kalau sedunia juga seperti Indonesia. Sehingga, ketika ada diaspora share pengalamannya dan menuntut pejabat atau wakil rakyat menghindari perilaku korupsi, justru dibilang sok idealis dan kekanak -kanakan. Padahal, ini obatnya kalau Indonesia mau maju!
Akun yang ad hominem terhadap Salsa, juga seakan – akan bilang bahwa diaspora kalau mau bersuara soal DPR dan pemerintah itu, harus berbuat lebih dengan jalan pulang ke Indonesia. Seakan – akan kalau hanya menantang DPR debat atau membuat guideline tuntutan itu adalah tindakan rendahan. Padahal memikirkan guideline bagi perbaikan pemerintah dan politik di Indonesia itu SAMA PENTINGNYA dengan turun ke jalan.
Tanpa guideline, bisa banget seperti reformasi 1998 itu, setelah 20 – 30 tahun, balik lagi ke setelan asal. Yang korup, yang aparatnya petentengan. Sudah ada berapa kasus, orang yang bertalenta, disuruh balik ke Indonesia, lalu justru ditelan system korup, atau malah dibejek – bejek sampai hancur karena tidak mau tunduk pada system korup yang sudah jadi tradisi?
Seperti yang telah ditunjukkan sejarah, perubahan tidak selalu dibuat di jalanan, tetapi melalui kemauan kolektif dan tindakan strategis. Diaspora Indonesia, mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi biarkan mereka berpartisipasi. Jangan curiga duluan kepada mereka ini, apalagi dengan pemikiran semua manusia Indonesia itu korup, maka yang bersuara (termasuk diaspora) adalah orang – orang yang belum dapat kesempatan korupsi. Ini pemikiran yang SALAH!
Profil Singkat Penulis:
Nama : Kezia Dewi
Tempat Tinggal : Leuven Belgia
Profesi di Indonesia: Arsitek dan Dosen
Saat ini sedang menyelesaikan studi Doktoral di Belgia