Muh. Syakir : Selasa, 16 September 2025 16:30
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima kunjungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU di kantor DPRD Kota Makassar.

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di area kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (16/9/2025). Kunjungan Dirjen Cipta Karya dalam rangka memantau kondisi gedung DPRD yang dibakar massa dalam aksi demonstrasi, akhir Agustus lalu.

Wali Kota bersama Dirjen Cipta Karya meninjau kondisi fasilitas publik di sekitar gedung DPRD. Sekaligus membahas langkah pemulihan dan rencana perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pertemuan juga membicarakan program strategis pembangunan perkotaan, termasuk peningkatan sarana air bersih, sanitasi, dan penataan kawasan yang sempat terganggu akibat aksi massa.

Wali Kota Munafri menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan pelayanan publik tetap optimal. Dirjen Cipta Karya menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.

Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar mengajukan anggaran senilai Rp375 miliar ke pemerintah pusat untuk pembangunan ulang Gedung DPRD Makassar pascapembakaran. Dokumen pengajuan telah dikirim pemkot ke Kementerian PU.

"Estimasinya sekitar Rp375 miliar. Dokumen sudah dikirim dan diterima Kementerian PU," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsi Zubir.

Ia menjelaskan seluruh dokumen teknis yang diminta pemerintah pusat sudah dirampungkan. Seperti gambaran pembangunan (as built drawing) spesifikasi teknis dan engineering design (DED) untuk bangunan eksisting, dan telah diterima Kementerian PU.

"Kami masih menunggu tim dari pusat untuk menyurvei kelayakan termasuk kondisi struktur bangunan, mana layak dipertahankan dan mana yang dirobohkan," katanya.

Sejauh ini kondisi bangunan Kantor DPRD Makassar terlihat masih dalam proses pembersihan serta asesmen dari pihak terkait. Selain itu terpasang spanduk dari BPBD Makassar larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan karena struktur bangunan rapuh usai terbakar.