MAKASSAR, PEDOMANMEDIA – Program iuran sampah gratis bagi warga miskin yang digagas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bakal diadopsi daerah lain. Adalah Pemkot Banjarmasin yang menyatakan serius ingin menerapkan program yang sama.
Bahkan, mereka memilih datang langsung melakukan kunjungan kerja resmi (kunker) ke Kota Makassar, untuk berdiskusi dan mempelajari mekanisme teknis pelaksanaan program tersebut secara mendalam. Rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpin Wakil Wali Kota Hj Ananda tiba di Balai Kota Makassar, pada Kamis (23/10/2025).
Dalam kunjungan bertajuk konsultasi dan koordinasi terkait kebijakan penurunan dan penggratisan tarif retribusi iuran sampah berdasarkan daya listrik pelanggan, mereka diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di ruang kerjanya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Makassar bertujuan untuk belajar langsung bagaimana Pemkot Makassar mampu mengelola pembiayaan persampahan dengan skema tarif yang proporsional dan tetap berpihak pada masyarakat miskin.
“Kami datang melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kota Makassar karena ingin mempelajari secara langsung kebijakan pengurangan dan penggratisan iuran sampah yang diterapkan di sini (Pemkot Makassar),” ujar Hj. Ananda.
Menurutnya, program ini menarik, karena selain berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu, Makassar tetap mampu menjaga keberlanjutan operasional persampahan dengan kebijakan pro rakyat.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam persoalan pengelolaan sampah. Kondisi ini semakin berat sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih di Kota Banjarmasin ditutup secara mendadak oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 1 Februari 2025.
“Sebelum saya dan Pak Wali Kota Makassar, dilantik pada 20 Februari 2025, kami sudah menerima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang meminta TPA Basirih ditutup,” tuturnya.
“Jadi, saat mulai menjabat, kami langsung menghadapi pekerjaan rumah yang sangat berat, karena kami tidak punya lagi lokasi pembuangan akhir sampah,” sambung Hj. Ananda.
Selain menghadapi krisis pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Banjarmasin juga berhadapan dengan minimnya penerimaan iuran sampah dari masyarakat.
Ananda juga mengaku terkesan dengan pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar. Lanjut dia, melihat Kota Makassar ini kotanya inovatif sejak dipimpin Wali Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham.
“Kami ke sini belajar, dan memang banyak hal yang bisa kami adopsi. Khusus untuk program iuran sampah gratis ini, saya menilai kebijakannya berhasil dan menyentuh rasa keadilan,” ucapnya.
Dia menegaskan, kunjungannya kali ini bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi juga ingin menyerap model kebijakan yang bisa diterapkan di Banjarmasin.
Harapanya, kunjungan ini menjadi langkah awal kerja sama yang lebih luas.
Tarif Retribusi 2025, perdasarkan daya listik:
– R1/450 VA perbulan Rp 0
– R1/900 VA perbulan Rp 0
– Sedangkan
– R1M/900 VA dan R1/1300 VA serta
– R1/2200 VA mendapat juga keringanan.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Hadapi El Nino Godzilla, Appi Minta BPBD Siapkan Penanganan Terencana
-
Makassar-Jepang Lanjutkan Kerja Sama: Kelola Sampah-Atasi Macet
-
May Day 2026 di Makassar, Appi Janjikan Meriah-Dialogis, tak Ada Long March
-
RSUD Daya Kini Dilengkapi Cathlab, Wawali Aliyah: Lompatan Besar Layanan Kesehatan
-
Makassar Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dari Kemendagri