Sah! APBD Makassar 2026 Ditetapkan Rp5,1 Triliun

MAKASSAR, PEDOMANMEDIA - Pemkot dan DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2026 senilai Rp 5,1 triliun. Meski masih diwarnai kebijakan efisiensi, APBD diharapkan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Pengesahan Ranperda APBD 2026 berlangsung dalam rapat paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025). Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Ranperda APBD.

Dalam postur APBD Pokok Makassar 2026 yang disahkan, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 5.175.138.820.000 atau Rp 5,17 triliun. Sementara pendapatan Rp 4.695.138.820.000 atau Rp 4,6 triliun.

"Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, untuk tahun 2026," kata Appi dalam keterangannya.

Appi menegaskan, program-program yang akan dijalankan pada tahun 2026 lebih difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat dan berdampak langsung di lapangan, lebih khusus masyarakat di Pulau. Pemkot akan memprioritaskan aspirasi yang dihimpun langsung dari warga.

"Anggaran 2026 fokus program yang benar-benar bisa langsung turun dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Pulau. Aspirasi masyarakat yang kami serap, itu yang akan kami bawa kembali dalam penyusunan program tahun 2026," ujarnya.

Appi turut menyinggung realisasi APBD 2025 yang berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun. Hal itu terjadi akibat efisiensi yang dilakukan Pemkot Makassar serta beberapa program yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

"Pasti ada potensi SiLPA. Kemarin sejak awal ada efisiensi, dan tentu saja tidak semua bisa terlaksana maksimal. Jadi kemungkinan ada SiLPA," tegas Appi.

Dia memastikan, pemerintah kota akan menjadikan evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan anggaran tahun 2026. Khususnya terkait penyerapan anggaran dan komitmen pelaksanaan program prioritas.

"Yang pasti, kita akomodir program-program yang sudah menjadi komitmen," tuturnya.

Appi melanjutkan, penetapan APBD 2026 dinilai sebagai capaian strategis yang menjadi fondasi penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Dia menegaskan perjalanan pembahasan APBD 2026 mencerminkan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.

"Hari ini kita membuktikan, ketika rakyat menjadi tujuannya, perbedaan justru menjadi kekuatan. Dan APBD 2026 bisa kita tetapkan tepat waktu sesuai amanat regulasi," kata Appi.

Dia juga menghargai saran, pandangan, dan kritik konstruktif semua pihak selama proses pembahasan APBD Pokok 2026. Appi menuturkan, setiap angka yang disepakati dalam APBD bukan sekadar susunan nominal, tetapi memiliki makna besar bagi masyarakat.

"Karena itu, mari kita kawal bersama agar program benar-benar hadir di lapangan dan dirasakan masyarakat," tegasnya.