Senin, 22 Februari 2021 19:31

DPRD Beberkan Ulah Perusahaan Tambak di Bulukumba: Bandel, Cabut Izinnya

Rapat dengar pendapat di DPRD bulukumba membahas perusahaan tambak.
Rapat dengar pendapat di DPRD bulukumba membahas perusahaan tambak.

Perusahaan-perusahaan tambak di Bulukumba disoroti DPRD. Selain limbah, mereka juga tak mengeluarkan corporate social responsibility atau CSR.

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - DPRD Bulukumba menyoroti aktivitas pengolahan limbah sejumlah perusahaan tambak. Limbah dikeluhkan karena merusak budidaya rumput laut di sekitarnya.

"Pengelolaan tambak insentif juga diduga tidak memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan anak tambak atau buruh. Tidak sesuai dengan UMR dan UMP. Selain itu, pajak pendapatan dari tambak insentif, juga diduga tidak sesuai dengan hasil produksi yang tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan," papar Ketua Komisi B DPRD Bulukumba Fahidin HDK, dalam rapat dengar pendapat, Senin (22/2/2021).

Rapat dihadiri semua perwakilan fraksi. Di antaranya A Muhammad Ahyar (PKS), Hj Nuraidah (PAN), Asri Jaya (Golkar) H Muh Sabir (Demokrat), H Supriadi H. Beddu (Hanura), H. Musa Lirpa (PDIP) dan Ahmad Saiful (Gerindra).

Baca Juga

Dalam RDP ini, dihadirkan Badan Pendapatan Daerah Bulukumba, Dinas Perikanan Bulukumba, serta perwakilan dari setiap perusahaan tambak. Mereka adalah PT Agro Nusantara Halid, PT Harum Bontobahari, PT Glori Jaya Sakti, PT Marina Indo Prima, PT Asindo dan CV Dani Yuwono.

Fahidin HDK menyampaikan bahwa limbah dari perusahaan tambak dikeluhkan masyarakat. Alasannya, dapat merusak rumput laut.

"Pertama penanganan limbah. Limbah-limbah seperti PT Asindo yah, di mana struktur tanahnya itu pasti berpasir, diduga kuat limbah itu merusak rumput laut di sekitarnya" kata Fahidin kepada wartawan.

Menurut Fahidin, perusahaan-perusahaan tambak itu juga tak mengeluarkan corporate social responsibility atau CSR.

"Kita selama ini menagih juga CSR nya yang tidak dikeluarkan. Bahkan dia keluarkan ke lurah-lurah tertentu saja. Tidak dilaporkan ke pemerintah," jelas Ketua DPC PKB Bulukumba itu.

Ia menerangkan, sedikitnya ada enam perusahaan besar di Bulukumba dengan produksi sekali panen dapat mencapai 50 ribu ton.

"Yang kita juga dorong adalah taat bayar CSR-nya, karena itu ada perdanya. Selama ini tidak pernah melaporkan CSR-nya ke pemerintah," ujarnya.

Fahidin menegaskan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada perusahaan tersebut untuk memperbaiki pengelolaan limbahnya. Namun jika tidak ada langkah konkret yang dilakukan, maka pihaknya bakal mengusulkan untuk mencabut izin perusahaan.

"Kalau terus melanggar, kita akan rekomendasikan untuk cabut izinnya," tegasnya.

Penulis : Saiful
Editor : Muh. Syakir
#Limbah Tambak di Bulukumba #DPRD Bulukumba
Berikan Komentar Anda