Rabu, 24 Februari 2021 06:52

Dituding Bandel oleh Dewan, Perusahaan Tambak di Bulukumba: Konyol

Pengusaha tambak udang rapat dengar pendapat dengan DPRD Bulukumba.
Pengusaha tambak udang rapat dengar pendapat dengan DPRD Bulukumba.

Pengusaha tambak menampik tudingan DPRD. Karena ada gerakan ekonomi lain yang beraktivitas di pinggir pantai. Semua itu harusnya ikut diteliti.

BULUKUMBA, PEDOMANMEDIA - Sejumlah perusahaan tambak di Kabupaten Bulukumba menampik DPRD terkait banyaknya aturan yang mereka langgar. Perusahaan tambak itu mengklaim telah beraktivitas sesuai aturan.

Perusahaan CV Dani Yuwono yang beralamat di Tanah Lemo misalnya membantah tuduhan DPRD yang menyebut limbah tambak mereka telah merusak budidaya rumput laut. Sejauh ini kata Adriyadi, pihaknya telah melakukan sesuai aturan pemerintah.

"Yang kami lakukan itu sudah sesuai atuarannya. Jangan mengatakan limbah itu berasal dari tambak, kita kan belum melakukan kajian, nanti diliat dari hasil kajiannya, apakah dari petani tambak atau bukan", ungkapnya.

Baca Juga

Ia menjelaskan, bukan hanya pengusaha tambak udang, tapi ada gerakan ekonomi lain yang beraktivitas di pinggir pantai. Semua itu harusnya ikut diteliti agar bukan hanya tambak udang yang jadi kambing hitam.

"Di pinggir pantai juga kan ada somel. Ada industri kapal rakyat. Boleh jadi limbahnya yang turun ke laut dan  meracuni laut", jelasnya

Menurut Adriyadi, perusahaan tambak itu melakukan pengelolaan air tambak udangnya dengan baik sesuai dengan aturan dari pemerintah.

"Setelah panen di buang ke tandom penampungan, jadi kotorannya diendapkan dulu. Nanti selanjutnya airnya keluar ke tandong. Selanjutnya disterilisasi lagi dengan ikan, dikasi di ikan lele atau ikan bandeng. Kalau betul-betul sudah tidak ada masalah baru dibuang ke laut," ujarnya.

Ia menambahkan, dari pihak perusahaan pakan benur selalu meneliti air tambak udang yang dilakukan dua kali dalam sebulan. Penelitian ini guna memastikan bahwa tidak ada limbah yang akan mencemari lingkungan dan tidak ada masalah dengan perairan.

"Konyol itu kalau ada petambak, mau meracuni dia punya tambak sendiri. Misalnya racun dia buang airnya ke laut, kemudian dia sedot kembali airnya masuk. Mati dong udangnya. Habis dong," ketusnya.

Sebelumnya pengelolaan tambak di Kabupaten Bulukumba mendapat sorotan Dewan. Perusahaan tambak diduga tidak memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan anak tambak atau buruh.

Mereka juga dituding tidak jujur dalam mengeluarkan pajak pendapatan dari tambak insentif. Diduga tidak sesuai dengan hasil produksi yang tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Sebab itu, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin, 22 Februari 2021.

Dalam RDP ini, dihadirkan Badan Pendapatan Daerah Bulukumba, Dinas Perikanan Bulukumba, serta perwakilan dari setiap perusahaan, PT Agro Nusantara Halid, PT Harum Bontobahari, PT Glori Jaya Sakti, PT Marina Indo Prima, PT Asindo dan CV Dani Yuwono.

Ketua Komisi B, Fahidin HDK menyampaikan bahwa limbah dari perusahaan tambak dikeluhkan masyarakat. Alasannya, dapat merusak rumput laut.

"Pertama penanganan limbah. Limbah-limbah seperti PT Asindo yah, di mana struktur tanahnya itu pasti berpasir, diduga kuat limbah itu merusak rumput laut di sekitarnya" kata Fahidin kepada wartawan.

Menurut Fahidin, perusahaan-perusahaan tambak itu juga tak mengeluarkan Corporate Social Responsibility atau CSR.

"Kita selama ini menagih juga CSR nya yang tidak dikeluarkan. Bahkan dia keluarkan ke lurah-lurah tertentu saja. Tidak dilaporkan ke pemerintah," jelas Ketua DPC PKB Bulukumba itu.

Ia menerangkan, sedikitnya ada enam perusahaan besar di Bulukumba dengan produksi sekali panen dapat mencapai 50 ribu ton.

"Yang kita juga dorong adalah taat bayar CSR-nya, karena itu ada perdanya. Selama ini tidak pernah melaporkan CSR-nya ke pemerintah," ujarnya.

Fahidin menegaskan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada perusahaan tersebut untuk memperbaiki pengelolaan limbahnya. Namun jika tidak ada langkah konkret yang dilakukan, pihaknya bakal mengusulkan untuk mencabut izin perusahaan.

Penulis : Saiful
Editor : Muh. Syakir
#Tambak Udang di Bulukumba #Bulukumba #DPRD Bulukumba
Berikan Komentar Anda