Senin, 01 Maret 2021 09:18

Ekonom Bicara Soal Investasi Miras di 4 Provinsi: Marketnya tak Menjanjikan

Ilustrasi (int)
Ilustrasi (int)

Sifat miras yang tidak menjadi konsumsi umum membuatnya hanya bisa berkembang dalam skala kecil. Sifat zatnya membuat marketnya kecil.

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Pemerintah membuka gerbang investasi minuman keras (miras) di empat provinsi di Tanah Air. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini dinilai tak akan berefek signifikan.

"Kalau semangatnya untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka efeknya kecil sekali. Apalagi miras bukan konsumsi umum. Ada pertimbangan efek buruk pada kesehatan yang membuat miras dijauhi. Jadi marketnya sebenarnya kecil," ujar peneliti sosial dan ekonomi, Gunadi Suleman, Senin (1/3/2021).

Menurut Gunadi, sifat miras yang tidak menjadi konsumsi umum membuatnya hanya bisa berkembang dalam skala terbatas. Kendalanya ada pada banyak sisi. Pertama adalah sifat zatnya yang membatasi orang mengonsumsinya.

Baca Juga

"Kan tidak semua orang suka miras. Bukan saja soal aturan agama tapi juga pada sisi kesehatan. Sekarang orang sudah paham bahwa miras punya mudarat pada kesehatan. Dan itu umum diketahui orang," papar Gunadi.

Kedua, karena zatnya itu, miras menjadi sangat terbatas dalam pengembangan ekonomi. Miras tidak masuk dalam bahan sejenis pangan yang dibutuhkan secara mendasar.

"Sehingga secara profit juga terbatas. Jadi tidak mungkin bisa berkembang menjadi komoditi potensial," jelasnya.

Gunadi mengatakan, prospek sebuah komoditi itu tidak bisa diukur dari sisi budaya lokal. Harus dilihat dari penerimaan secara global.

Kalau sekadar disukai masyarakat lokal, miras tetap sulit berkembang. Karena yang membuat sebuah komoditi punya market menjanjikan jika bisa dilempar ke semua kalangan.

"Ini yang menyulitkan investasinya nanti. Saya yakin masyarakat juga tidak akan banyak berinvestasi di miras. Karena efek, risiko dan imejnya menjadi pertimbangan," katanya.

Seperti diketahui Presiden baru saja menerbitkan perpres soal investasi miras di 4 provinsi. Di antaranya Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua.

Kebijakan menuai banyak prokontra.

PKS misalnya menyatakan menolak, dengan asumsi besarnya mudarat yang bisa muncul. Namun respons berbeda datang dari dengan Partai Nasdem.

Partai Nasdem justru menilai, perpres yang keluarkan Presiden Joko Widodo ini akan menyerap angkatan kerja cukup besar.

"Inikan kontradiktif. Pak Jokowi kan menggaungkan mau membangun SDM. Tapi justru dengan perpres ini akan merusak program itu," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu lalu.

Menurut Mardani, dari perspektif mana minuman keras memberi dampak pada pembangunan SDM. Miras adalah sumber kemudaratan. Kata dia, manfaatnya sedikit. Mudaratnya banyak.

Karena itu PKS memastikan menolak perpres tersebut. Ia pun yakin ini akan ditentang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena masyarakat tahu apa dampak buruk yang bakal muncul dengan peredaran miras dalam jumlah besar.

Mardani menyebutkan akan menempuh upaya konstitusional untuk membatalkan perpres itu.

Sementara itu Ketua DPP NasDem Martin Manurung menilai perpres ini pasti telah melalui kajian dengan berbagai pertimbangan. Dan keputusan pemerintah diyakini lebih objektif.

"Saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian yang komprehensif dan selektif sebelum memutuskan hal tersebut," kata Ketua DPP NasDem Martin Manurung.

Martin membandingkan besarnya nilai impor miras masuk Indonesia. Jika miras dari daerah bisa dimaksimalkan, maka impor bisa ditekan.

Editor : Muh. Syakir
#Perpres Investasi Miras #PKS #Partai Nasdem #Presiden Jokowi
Berikan Komentar Anda