Pemerintah Kaji Rencana Kenaikan HET MinyaKita

JAKARTA, PEDOMANMEDIA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng subsidi MinyaKita. HET MinyaKita saat ini Rp15.700 per liter.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan kajian dilakukan atas arahan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan.

“(Di Rakortas) Kemenko Pangan itu sudah sepakati. Kita di Kementerian Perdagangan diminta untuk melakukan kajian keekonomian HET. Jadi seharusnya akan ada penyesuaian gitu, nah target kita tuh dalam waktu dekat kita akan menyesuaikan HET,” kata Iqbal di sela-sela gelaran Rakornas Bidang Perdagangan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (30/4).

Iqbal menuturkan penyesuaian HET MinyaKita mempertimbangkan kondisi saat ini, khususnya terkait perang di Timur Tengah.

“Ya kalau melihat dengan kondisi global seharusnya sih kita sesuaikan dengan harga yang saat ini,” ungkap Iqbal.

Iqbal juga memastikan penyesuaian HET ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan beban pelaku usaha yang semakin besar akibat selisih harga yang melebar. Menurutnya, pelaku usaha mulai mengeluhkan kenaikan harga CPO, biaya produksi, biaya distribusi, dan sederet harga penunjang penyediaan MinyaKita di pasaran.

Iqbal mengaku telah mendapatkan masukan dari Kemenko Bidang Pangan hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait HET MinyaKita. Namun, belum ada rekomendasi rentang harga teranyar untuk MinyaKita yang sudah dikantongi Kemendag saat ini.

“Rekomendasi enggak ada, kita sudah punya referensi berdasarkan masukan dari stakeholder,” jelas Iqbal.

BUMN Pangan Telah Distribusikan MinyaKita 49 Persen dari DMO

Iqbal mengungkapkan realisasi distribusi MinyaKita melalui BUMN Pangan, khususnya Perum Bulog per 20 April 2026 telah mencapai 49 persen dari total omestic Market Obligation (DMO) Crude Palm Oil (CPO).

Angka tersebut telah melebihi jumlah minimum BUMN Pangan menyalurkan MinyaKita dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 43/2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang sebesar 35 persen.

“Dari Januari sampai sampai tanggal 20 April distribusi MinyaKita dari produsen ke BUMN Pangan dan atau Bulog itu adalah 49 persen. Jadi di atas ketentuan minimum sebenarnya,” ujar Iqbal.

Dalam penyaluran ini, BUMN Pangan berperan sebagai distributor tingkat pertama (D1) yang dapat menyalurkan langsung ke pengecer. Iqbal mengeklaim mekanisme ini mampu meningkatkan efisiensi distribusi.

Iqbal menyebut harga MinyaKita saat ini juga mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum aturan distribusi diperbarui melalui Permendag Nomor 43.

“Memang belum sampai ke HET, tapi sudah sekitar Rp 15.890 per liter. Sebelumnya rata-rata nasional bisa Rp 16.800 sampai Rp 17.000,” jelas Iqbal.

Di sisi lain, Kemendag juga tengah memfinalisasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Tujuannya untuk membuat iklim usaha menjadi lebih kondusif dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di platform e-commerce.

Iqbal mengungkapkan revisi beleid tersebut telah melewati proses uji publik dan akan segera masuk ke proses harmonisasi aturan. Ia memastikan telah berkoordinasi dengan Kementerian UMKM supaya aturan ini tak tumpang tindih.

“Kementerian Perdagangan itu hanya mengatur transparansi. Jadi platform itu kami tekankan untuk membuatkan mekanisme transparansi terhadap merchant yang ada di dalam platform tersebut. Biaya admin itu tentu saja akan berbeda-beda antara platform A dan platform B tergantung ekosistem yang ada di platform tersebut,” terang Iqbal.

Iqbal menekankan dalam praktik usaha di e-commerce pedagang harus mengetahui berbagai pembaruan aturan, baik perubahan biaya, penambahan biaya admin maupun promosi.

“Pedagang-pedagang yang ada di platform itu harus tahu dan harus menyetujui. Pedagang sering menyampaikan kepada kita, tidak mengetahui. Makanya kita atur itu. Mungkin platform sudah memberikan notifikasi, tapi sekarang ini kita atur secara khusus,” tutur Iqbal.